Patah Panah Akhiri Konflik, Ribka Haluk Kawal Perdamaian Adat di Wamena

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, tokoh adat, aparat keamanan, dan masyarakat saat mengikuti prosesi adat patah panah (Ist)

PAPUA - Perdamaian adat kembali diteguhkan di Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun langsung menghadiri prosesi perdamaian konflik perang suku yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026).

Prosesi perdamaian tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua Pegunungan setelah melalui rangkaian konflik yang melibatkan kelompok masyarakat dari dua kubu yang bertikai. Perdamaian ditandai dengan ritual adat patah panah yang melambangkan berakhirnya permusuhan dan dimulainya kembali hubungan persaudaraan.

Selain ritual adat, kedua belah pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, serta tokoh adat setempat.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah yang telah membuka ruang dialog sehingga konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme adat.

Menurut Ribka, penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di Papua Pegunungan.

"Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat," kata Ribka.

Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia berupa apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Papua Pegunungan yang memilih jalan damai dibandingkan memperpanjang konflik.

Sebagai perempuan asli Papua, Ribka mengaku terharu menyaksikan para tokoh adat mampu menyelesaikan persoalan dengan pendekatan budaya yang diwariskan para leluhur.

Baca juga: Keluarga Mama Yasinta Minta Kejelasan, Mengaku Kehilangan Kontak Sejak Video Viral

"Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar," ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama pembangunan. Menurutnya, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila kondisi daerah masih diwarnai konflik dan ketidakstabilan.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman sehingga pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

"Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun," tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka mengajak masyarakat agar mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan.

"Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut prosesi perdamaian adat tersebut sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai konflik yang selama ini kerap berulang di sejumlah wilayah pegunungan.

Menurutnya, tradisi patah panah memiliki makna mendalam dalam budaya masyarakat Papua Pegunungan karena menjadi simbol penghentian perang dan pengembalian hubungan sosial yang harmonis.

"Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah," kata John Tabo.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme adat harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Karena itu, pemerintah provinsi berencana memperkuat sistem penyelesaian konflik adat melalui regulasi daerah.

"Kita akan masukkan dalam Perdasi dan Perdasus supaya penanganan konflik seperti ini ada hukum peradilan adat yang berjalan," ujarnya.

John Tabo juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi mengandalkan anggaran pemerintah dalam penyelesaian konflik adat. Menurutnya, penyelesaian harus kembali pada nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur masyarakat Papua Pegunungan.

"Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat," tegasnya.

Di akhir kegiatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan akan terus mendukung proses rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik, termasuk membantu pemulihan kehidupan masyarakat serta penanganan rumah-rumah warga yang terdampak akibat perang suku.

Prosesi perdamaian tersebut turut dihadiri para bupati se-Papua Pegunungan, jajaran Forkopimda, aparat TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta ratusan masyarakat yang datang untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut sebagai simbol harapan baru bagi terciptanya keamanan dan persatuan di Papua Pegunungan.