DPR Minta Percepatan Infrastruktur dan Penataan Jalur Distribusi di Papua Barat Daya

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. (Dok. Trisatrisnah)

SORONG, sorongraya.co– Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta penataan sistem distribusi barang di wilayah Papua Barat Daya guna menekan disparitas logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan hal tersebut saat reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 di Kota Sorong, Jumat (25/07/2025).

Ia menegaskan, Papua sebagai bagian dari kawasan timur Indonesia membutuhkan perhatian serius dalam hal pembangunan infrastruktur, terutama sektor transportasi laut. Menurutnya, efisiensi arus barang sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sistem distribusi yang tertata baik.

“Biaya logistik dari Jawa ke kawasan timur masih sangat tinggi. Kita butuh solusi sistemik, salah satunya melalui konsolidasi pelabuhan dan efisiensi layanan transportasi laut,” kata Nurdin.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar distribusi barang dari wilayah barat diarahkan terlebih dahulu ke pelabuhan utama seperti Sorong, sebelum didistribusikan lebih lanjut ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Hal serupa juga berlaku bagi Papua bagian selatan melalui pelabuhan di Ambon.

“Jika kapal-kapal besar dikonsolidasikan melalui pelabuhan utama, kemudian didistribusikan ulang dengan kapal berkapasitas lebih kecil, maka biaya dan waktu distribusi bisa lebih efisien,” jelasnya.

Wakil Direktur PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero, Hambra, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik dorongan dari DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan layanan, khususnya di wilayah Sorong.

“Dulu proses bongkar muat bisa memakan waktu hingga tiga hari. Sekarang hanya butuh satu hari berkat peningkatan layanan kami. Ini berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional pelayaran,” ujar Hambra.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, khususnya dari Kementerian Perhubungan, dalam mewujudkan pengembangan Pelabuhan Sorong sebagai hub logistik utama di Papua bagian atas.

“Pengembangan ini perlu dikawal bersama agar distribusi barang ke seluruh wilayah Papua bisa lebih terintegrasi dan berdaya saing,” tutupnya.