Mahasiswa Uncen Jayapura Gelar Aksi Damai, Desak Pemerintah Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi Tanah Papua

Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura menggelar aksi damai menolak militerisasi di Papua, Senin (10/11/2025). (tribun papua)

Papua — Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Senin (10/11/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan penolakan terhadap meningkatnya militerisasi di berbagai wilayah Papua, yang dinilai berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia serta membuka jalan bagi investasi berskala besar tanpa melibatkan masyarakat adat.

Sejak pagi, mahasiswa mulai berkumpul di tiga titik strategis, yakni Expo Waena (Gapura Uncen Bawah), Putaran Taksi Waena, dan Lingkaran Abepura. Dengan membawa spanduk, poster, serta mengenakan almamater kuning kebanggaan mereka, massa bergerak bergelombang menuju titik aksi utama sambil meneriakkan yel-yel dan orasi yang menyerukan penghentian operasi militer di tanah Papua.

“Papua sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua wilayah kini dikuasai militer. Masyarakat hidup dalam ketakutan, anak-anak trauma, dan mama-mama tidak lagi bebas berkebun. Ini bukan keamanan, tapi tekanan,” seru salah satu orator di tengah kerumunan mahasiswa.

Dalam orasi bergantian, mahasiswa juga menyinggung tentang pembangunan pos-pos militer baru di beberapa daerah pegunungan dan pesisir Papua. Mereka menilai langkah tersebut tidak hanya memperburuk situasi sosial, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.

“Kehadiran militer di tengah-tengah kampung seharusnya untuk melindungi, bukan menakuti. Namun yang terjadi justru sebaliknya — warga mengungsi, sekolah kosong, pasar sepi. Ini situasi nyata yang harus dihentikan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Uncen.

Para demonstran juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam memfasilitasi investasi perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat adat yang selama ini hidup dari tanah dan hutan leluhur.

Menurut mahasiswa, penguasaan lahan adat tanpa persetujuan masyarakat lokal adalah bentuk eksploitasi terselubung yang justru merugikan Papua.

“Kami melihat ada pola yang sama — militer masuk dulu, masyarakat dipindahkan, lalu datang investor. Ini bukan pembangunan yang berpihak, tapi perampasan ruang hidup,” ungkap seorang mahasiswa hukum Uncen dalam pernyataannya.

Selain menuntut penghentian militerisasi, massa juga meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog damai yang bermartabat dengan seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk mahasiswa, tokoh adat, dan pemimpin lokal, agar penyelesaian masalah Papua dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, bukan senjata.

Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Mahasiswa menutup aksi dengan doa bersama di Lingkaran Abepura sebagai simbol harapan agar Papua kembali aman dan damai.

“Kami tidak anti-negara. Kami hanya ingin Papua bisa bernapas lega tanpa rasa takut. Kami ingin pembangunan, tapi pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar salah satu koordinator aksi sebelum massa membubarkan diri secara tertib.