Papua — Sebuah momen penuh haru dan harapan terjadi di salah satu distrik di Papua, ketika seorang mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) memutuskan meninggalkan kehidupan bersenjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyatakan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disaksikan aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat sekitar.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian Dalam Negeri, Heru Purwoko, keputusan tersebut berawal dari kerinduan mendalam terhadap keluarga dan keinginan untuk hidup damai. “Ia menyadari bahwa perjuangan bersenjata selama ini tidak membawa perubahan nyata bagi masyarakat, melainkan justru menimbulkan penderitaan,” ujar Heru, Kamis (13/11/2025).
Selama bertahun-tahun hidup di pedalaman hutan Papua, sang mantan anggota OPM mengaku merasakan tekanan dan ketakutan yang tiada henti. “Di hutan tidak ada ketenangan, hanya rasa was-was dan kehilangan arah. Saya ingin pulang, ingin membangun Papua dengan cara yang damai,” ungkapnya melalui keterangan resmi Kemendagri.
Langkah berani ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah menilai bahwa keputusan tersebut menunjukkan keberhasilan pendekatan dialogis dan humanis yang kini menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan itu diyakini lebih efektif dibanding tindakan militeristik yang kerap menimbulkan jarak antara negara dan masyarakat.
Heru menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada membangun kepercayaan dan menghadirkan negara melalui kesejahteraan. “Negara hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi, mendengar, dan membangun. Dan ketika masyarakat merasakan hal itu, mereka akan datang dengan hati terbuka,” ujarnya.
Bagi Heru, keputusan satu orang untuk kembali ke jalan damai bukan peristiwa kecil. Ia merupakan simbol perubahan paradigma — dari konflik menuju pembangunan, dari perlawanan menuju kolaborasi. “Inilah wajah baru Papua, di mana perdamaian tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran,” tambahnya.
Para tokoh adat dan masyarakat juga menyampaikan apresiasi dan dukungan. Mereka melihat kembalinya mantan anggota OPM sebagai momentum penting untuk memperkuat rekonsiliasi sosial dan menumbuhkan kepercayaan antarwarga. “Langkah seperti ini harus disambut dengan tangan terbuka. Ini bukti bahwa Papua ingin maju bersama, tanpa kekerasan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri dan kementerian terkait kini memperkuat program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan anggota kelompok bersenjata. Program tersebut meliputi pelatihan kerja, bantuan modal usaha, serta pendampingan psikologis dan spiritual agar mereka dapat kembali berbaur secara bermartabat dalam masyarakat.
Langkah-langkah kemanusiaan ini diharapkan membawa efek domino positif bagi stabilitas Papua. Semakin banyak yang memilih jalan damai, semakin sempit ruang bagi kekerasan, dan semakin besar peluang bagi kemajuan daerah.
Kisah kembalinya sang mantan anggota OPM menjadi pesan kuat bagi seluruh rakyat Indonesia: bahwa Papua bukan lagi tentang perpecahan, melainkan tentang harapan, persaudaraan, dan masa depan bersama dalam bingkai NKRI.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: