Komisi IV DPR Papua Desak Penyelesaian Program Strategis ESDM–PTSP 2025

Suasana rapat Komisi IV DPR Papua bersama Dinas ESDM dan Dinas PTSP membahas progres program strategis tahun 2025. (Ist)

Papua - Komisi IV DPR Papua terus mendorong percepatan penyelesaian berbagai program strategis yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penanaman Modal, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Upaya ini dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran agar seluruh kegiatan dapat tuntas sesuai target.

Langkah pengawasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi IV ke sejumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja. Sebelumnya, komisi ini telah melakukan evaluasi langsung ke Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Dinas Kominfo.

Dalam pertemuan bersama Dinas ESDM–PTSP, anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, menyampaikan apresiasi atas penyampaian laporan progres pelaksanaan program tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa realisasi keuangan dinas telah mencapai sekitar 65 persen.

Baca juga: Ondoafi Arso Serukan Dukungan Program Gizi dan Ketertiban Publik

Meski begitu, Albert menyoroti adanya beberapa kegiatan yang terpaksa ditunda karena waktu pelaksanaan yang semakin terbatas. Penundaan tersebut merupakan arahan gubernur agar kegiatan yang tidak memungkinkan diselesaikan tepat waktu tidak dipaksakan.

Albert mengingatkan bahwa dalam sisa waktu sekitar satu setengah bulan, kegiatan yang bersifat mendesak harus segera ditindaklanjuti. Terutama program yang melibatkan kontrak kerja dengan pihak ketiga agar tidak memunculkan persoalan administratif pada akhir tahun.

Anggota Komisi IV itu juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran. Menurutnya, keterlambatan akan berdampak pada beban anggaran tahun berikutnya, termasuk pada program terkait pengelolaan energi dan pelayanan perizinan yang menyentuh kepentingan publik.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas ESDM dan PTSP Papua, Benny Pekei, memaparkan bahwa pada tahun 2025 pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp14 miliar untuk lima kegiatan. Dari jumlah tersebut, dua kegiatan harus ditunda berdasarkan arahan gubernur.

Benny menjelaskan bahwa dinas kini memusatkan perhatian pada tiga kegiatan prioritas yang memastikan pelayanan dan infrastruktur energi tetap berjalan optimal. Salah satu yang menjadi fokus utama ialah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kota Jayapura.

Baca juga: Kepala Suku GGKT Dorong Kemandirian Ekonomi dan Gizi Anak Lewat Sosialisasi Program MBG dan Koperasi Merah Putih di Keerom

Ia menargetkan seluruh pekerjaan prioritas dapat diselesaikan pada 15 Desember 2025. Benny juga menyampaikan apresiasi terhadap Komisi IV DPR Papua yang aktif melakukan pengawasan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun anggaran, sinergi antara DPR Papua dan pemerintah daerah dinilai sangat penting. Kolaborasi ini diharapkan memastikan bahwa seluruh program strategis dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.