Ground Breaking Kantor Gubernur Papua Tengah Digelar 27 Desember, Mendagri Tito Dijadwalkan Hadir

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa. (instagram/@nawipafmeki)PAPUA - Pemprov Papua Tengah menyiapkan terobosan baru pada 2025 dengan menggelar peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP. Ground breaking dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (27/12/2025) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.

Dalam surat undangan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa tertanggal 19 Desember 2025, disebutkan acara ini dilaksanakan bersamaan dengan Paket Pekerjaan Rancang Bangun Pembangunan tiga tower gedung perkantoran Pemprov Papua Tengah. Agenda ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan di provinsi tersebut.

Baca juga: Operasi Damai Cartenz 2026, Dankorbrimob Lepas 447 Personel Brimob BKO ke Papua dan Papua Tengah

Daftar Pejabat yang Diundang

Sejumlah pejabat pusat dijadwalkan hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dari DPR RI, undangan ditujukan kepada Komarudin Watubun, Soedison Tjandra, dan Arjuna Sakir.

Dari DPD RI, sejumlah nama yang diundang meliputi Yorrys Raweyai, Lis Tabuni, Eka Kristina Yeimo, dan Wilhelmus Pigai. Selain itu, Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua juga masuk dalam daftar undangan, termasuk Velix Vernando Wanggai dan John Wempi Wetipo.

Baca juga: Bingkisan Natal Puncak Jaya Dibagikan Satgas Yonif 112-DJ, Purbo Sasongko Ajak Jaga Persatuan

BP3OKP turut diundang melalui perwakilan dari sejumlah provinsi, antara lain Alberth Yoku, Irene Manibuy, Yoseph Yanowo Yolmen, Pietrus Waine, Hantor Matuan, dan Otto Ihalauw. Dari unsur Forkopimda Papua Tengah, undangan mencakup Delius Tabuni, Agustinus Anggaibak, Brigjen Pol. Alfred Papare, serta Brigjen TNI Ketut Mertha Gunarda.

Unsur Vertikal dan Pemda 8 Kabupaten

Instansi vertikal di Papua Tengah juga dijadwalkan hadir, termasuk Krisno Wandi Siahaan dan Subagyo. Selain itu, undangan turut ditujukan kepada pemerintah daerah delapan kabupaten, yakni Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.