Kasus ODGJ Boven Digoel Tertinggi di Papua Selatan, Jeffri Nirahua Usul Bangun RSJ

Ilustrasi DepresiPAPUA - Angka kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Papua Selatan dilaporkan paling tinggi berada di Kabupaten Boven Digoel. Kondisi itu mendorong Dinas Sosial Boven Digoel mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di daerah tersebut agar penanganan bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

Plt Kepala Dinas Sosial Boven Digoel Jeffri Nirahua mengatakan kebutuhan RSJ dinilai mendesak karena jumlah ODGJ terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurutnya, fasilitas khusus kesehatan jiwa akan meringankan beban keluarga pasien untuk memperoleh layanan yang layak dan terjangkau.

Baca juga: Bingkisan Natal Puncak Jaya Dibagikan Satgas Yonif 112-DJ, Purbo Sasongko Ajak Jaga Persatuan

“Selama ini, pasien ODGJ harus dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, baik biaya transportasi, akomodasi, maupun biaya pendampingan keluarga,” ujar Jeffri Nirahua, dilansir dari RRI Jumat (26/12/2025).

Jeffri menjelaskan jarak rujukan yang jauh menjadi kendala utama dalam penanganan. Ia menyebut ada keluarga pasien yang menunda bahkan tidak meneruskan pengobatan karena keterbatasan biaya, sehingga kondisi pasien tidak tertangani optimal.

Harap Tekan Biaya dan Percepat Rehabilitasi

Jika RSJ dibangun di Boven Digoel, Jeffri berharap akses layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat Papua Selatan, khususnya warga Boven Digoel, akan lebih mudah. Ia menilai fasilitas itu dapat menekan biaya rujukan ke luar daerah sekaligus mempercepat proses penanganan dan rehabilitasi sosial ODGJ.

Baca juga: Ground Breaking Kantor Gubernur Papua Tengah Digelar 27 Desember, Mendagri Tito Dijadwalkan Hadir

“Usulan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya mahal dan pasien ODGJ bisa mendapatkan penanganan yang manusiawi dan berkesinambungan,” cap Jeffri.

Dinas Sosial Boven Digoel berharap usulan pembangunan RSJ mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat agar bisa segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan memperkuat layanan kesehatan jiwa di Papua Selatan.