Konflik Berdarah di Iwaka–Kwamki Narama Jadi Alarm Kemanusiaan

Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong (Ist)

PAPUA – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, menyoroti serius konflik antarmasyarakat yang terjadi di Distrik Iwaka–Kampung Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang telah merenggut sembilan korban jiwa akibat perang dan aksi pembakaran.

Menurut Yohanes, konflik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar dan mengancam stabilitas keamanan serta kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan video yang disampaikan dari Nabire, Yohanes menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dan terkoordinasi untuk menghentikan konflik di lapangan.

Ia menilai polemik mengenai asal-usul warga yang terlibat konflik justru memperkeruh situasi, karena perdebatan tersebut tidak menyentuh substansi utama penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap masyarakat.

Yohanes menegaskan bahwa konflik tersebut terjadi di wilayah administratif Kabupaten Mimika, tepatnya Distrik Iwaka, yang merupakan wilayah pemerintahan resmi dengan satu distrik, satu kelurahan, dan sekitar 20 kampung.

Secara fakta, ia menjelaskan bahwa kepala perang Lukius dan Noak Dang memang berasal dari Kabupaten Puncak, namun lokasi konflik berada dalam wilayah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mimika.

Baca juga: Ganti Rugi Tanah Adat Kantor Distrik Kuala Kencana Masih Menggantung

Dalam konteks tersebut, Yohanes menekankan bahwa pemerintah daerah wajib hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan warganya tanpa saling menyalahkan antarwilayah.

Ia juga merinci jumlah korban jiwa agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Dari sembilan korban, empat berasal dari Demengalem, empat dari marga Dang, serta satu korban dari marga Dang bernama Wemum yang meninggal akibat dibakar.

Yohanes menegaskan bahwa tidak boleh ada aksi balasan lanjutan atas peristiwa tersebut karena hanya akan memperpanjang konflik dan menambah korban jiwa di kemudian hari.

Terkait upaya penyelesaian, Yohanes meminta pemerintah daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan. Menurutnya, masih terdapat anggaran biaya tak terduga serta biaya operasional kepala daerah yang dapat digunakan untuk penanganan konflik kemanusiaan.

Baca juga: Bantuan Alsintan Dorong Kemandirian Petani Lokal di Boven Digoel

Selain itu, ia mendesak aparat keamanan untuk bertindak tegas, adil, dan tidak tebang pilih dengan menindak seluruh pihak yang terlibat langsung dalam perang, termasuk pimpinan perang di lapangan serta pihak yang menggunakan atribut perang.

Setelah proses penegakan hukum berjalan, Yohanes meminta pemerintah, DPR, dan tokoh adat segera turun melakukan proses adat berupa patah panah dan belah rotan sebagai bagian dari penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Ia menargetkan konflik tersebut harus diselesaikan sebelum Januari 2026 dan meminta Bupati Mimika serta Bupati Puncak turun langsung ke lapangan, sembari menegaskan bahwa DPR Provinsi Papua Tengah bersama Gubernur siap terlibat penuh dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.