Warga Ketengban Tolak Pembangunan Pos Militer

Mahasiswa bersama perwakilan masyarakat adat saat menggelar aksi damai penolakan rencana pembangunan pos militer di wilayah suku Ketengban (Ist)

PAPUA - Penolakan terhadap rencana pembangunan pos militer di wilayah suku Ketengban, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), terus menguat. Mahasiswa, pelajar, perempuan, tokoh agama, hingga intelektual adat menyuarakan sikap tegas mereka melalui aksi damai di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Aksi yang berlangsung pada Selasa (24/3/2026) itu dipusatkan di kawasan Dunlop, Distrik Sentani. Massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat Ketengban menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka di hadapan publik.

Penolakan ini ditujukan terhadap rencana pembangunan pos militer di 14 distrik yang berada dalam wilayah adat suku Ketengban. Beberapa distrik yang disebut di antaranya Distrik Borme, Okbab, Teraplu, dan Bime.

Baca juga: Hangatnya Kebersamaan, Polisi dan Anak-Anak Papua Tertawa di Sugapa

Koordinator aksi, Hezron Deal, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan hasil konsolidasi masyarakat Ketengban dari berbagai latar belakang. Mereka menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Kami dari mahasiswa [dan] pelajar suku Ketengban menolak rencana pembangunan pos militer di wilayah kami yang terdiri dari 14 distrik,” kata Hezron Deal.

Ia menjelaskan, informasi yang diterima menyebutkan bahwa pembangunan pos militer akan difokuskan di sejumlah distrik, termasuk Borme, Okbab, Teraplu, dan Bime.

Menurutnya, kehadiran aparat militer sebelumnya di Distrik Teraplu bahkan telah mendapat penolakan dari masyarakat setempat, tokoh gereja, serta pemerintah distrik.

“Kami tidak ingin masyarakat kami mengalami dampak seperti di daerah lain, yang berujung pada pengungsian di Tanah Papua,” ujarnya.

Baca juga: UNCRI Luluskan 50 Sarjana Hukum Perdana

Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda Suku Ketengban (IMPPSK), Genis Kean, menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan suara kolektif masyarakat dari seluruh distrik di wilayah adat Ketengban.

“Kami secara tegas menolak rencana pembangunan pos militer di wilayah Ketengban karena berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu kehidupan masyarakat,” kata Genis Kean.

Ia juga meminta pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk menghentikan rencana tersebut dan membuka ruang dialog dengan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.

Dari kalangan perempuan, Agustina Wisal turut menyampaikan kekhawatiran atas dampak sosial yang mungkin timbul jika pembangunan pos militer tetap dilakukan.

“Kami dari perempuan suku Ketengban menolak rencana pembangunan pos militer karena dapat merusak masa depan generasi kami,” ucap Agustina Wisal.

Menurutnya, masyarakat Ketengban saat ini hidup dalam kondisi aman dan lebih membutuhkan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Yang kami butuhkan itu kesehatan dan pendidikan jdi bukan bangun pos militer di wilayah kami,” ujarnya.

Mahasiswa asal Ketengban, Rojer Wasini, juga menyampaikan bahwa penolakan tersebut merupakan aspirasi bersama masyarakat dari 14 distrik yang ada.

“Kami mahasiswa bersama rakyat menolak deng tegas pembangunan pos militer karena berpotensi menimbulkan trauma dan konflik,” kata Rojer Wasini.

Baca juga: Imunisasi Anak Warga Binaan Terjamin, Lapas Perempuan Manokwari Ambil Peran

Ia mendesak pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera merespons tuntutan masyarakat tersebut.

Rojer menilai pendekatan pembangunan berbasis kesejahteraan lebih dibutuhkan dibandingkan pendekatan keamanan di wilayah adat.

Sementara itu, tokoh agama Pdt. Yorim Deal mengingatkan bahwa kehadiran militer di wilayah sipil harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja.

“Kami sebagai tokoh agama melihat bahwa masyarakat saat ini hidup tenang, beribadah, dan menjalankan aktivitas dengan baik. Jangan sampai kehadiran militer mengganggu situasi tersebut,” kata Pdt. Yorim Deal.

Ia menegaskan bahwa gereja mendukung penuh aspirasi masyarakat Ketengban yang menolak pembangunan pos militer di wilayah mereka.

“Kami pegang injil dan hidup dalam damai sehingga kami tidak membutuhkan kehadiran TNI atau Polisi di wilayah kami,” ucapnya.

Tokoh intelektual Ketengban, Steven Tengket, menambahkan bahwa hingga kini wilayah mereka masih tergolong aman tanpa konflik bersenjata.

“Kami melihat masyarakat masih bisa beraktivitas normal. Jangan sampai kebijakan ini justru menciptakan ketakutan dan konflik baru,” kata Steven Tengket.

Ia juga mengingatkan pengalaman di wilayah lain di Pegunungan Bintang, seperti Distrik Kiwirok dan Oksop, yang terdampak konflik hingga menyebabkan masyarakat mengungsi.

“Kami tidak ingin hal yang sama terjadi di wilayah suku Ketengban yang terdiri dari 14 distrik,” ujarnya.

Melalui aksi damai ini, masyarakat Ketengban berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan pembangunan, dengan mengutamakan aspirasi masyarakat adat serta menjaga kedamaian yang telah terbangun di wilayah mereka.