PAPUA - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengimbau masyarakat untuk menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun agar tidak dirusak, Senin (30/03/2026).
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas PU Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa fasilitas publik merupakan aset bersama yang harus dijaga demi keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah pada tahun ini akan melakukan penanganan menyeluruh terhadap berbagai kerusakan fasilitas, khususnya infrastruktur air.
Penanganan tersebut dilakukan secara simultan dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pengelolaan profesional.
Baca juga: Rekrutmen Guru 3T Dibuka, Peluang Besar untuk Putra Papua
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menginventarisasi sejumlah kerusakan serta titik-titik krusial yang mengalami gangguan.
Fasilitas yang tidak berfungsi optimal akan menjadi prioritas dalam tahap awal perbaikan oleh Dinas PU.
Setelah proses perbaikan selesai, pengelolaan fasilitas akan diserahkan kepada pihak ketiga melalui kerja sama kontraktual.
Langkah ini diambil karena masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam melakukan perawatan, terutama saat terjadi kerusakan teknis.
Baca juga: Drama Sidang Kredit Macet: Kuasa Hukum Gugat Bukti Kerugian Negara
Selain itu, sejumlah kerusakan juga disebabkan oleh pencurian komponen penting seperti panel solar cell dan inverter.
Akibatnya, beberapa fasilitas seperti pompa air tidak dapat beroperasi secara maksimal.
Sebelumnya, pengelolaan fasilitas sempat diserahkan kepada masyarakat, namun dinilai belum berjalan optimal.
Pemerintah kini kembali mengambil alih untuk melakukan penataan ulang dengan dukungan anggaran khusus tahun ini.
Wilayah prioritas penanganan meliputi Mimika Barat Jauh, Kapiraya, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat, Mimika Tengah, Manasari, hingga Nayaro.
Baca juga: UNCRI Luluskan 173 Sarjana Perdana
Selain perbaikan, pemerintah juga merencanakan pembangunan baru menggunakan sistem desalinasi di wilayah Ipaya.
Ke depan, setiap fasilitas yang dibangun tidak lagi langsung diserahkan kepada masyarakat, melainkan kepada pengelola profesional.
Pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Freeport Indonesia dan Koperasi Maria Bintang Laut.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan pengelolaan fasilitas dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Papuanewsonline.com