PAPUA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan pada akhir tahun 2025. Berdasarkan data periode September 2025, persentase penduduk miskin berada di angka 17,82 persen.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 160,25 ribu penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meski demikian, capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan kondisi pada awal tahun.
Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih tercatat sebesar 19,16 persen. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan menjadi indikator membaiknya kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut.
Baca juga: Angka Harapan Hidup Di Papua Masih Di Bawah Nasional, Ini Data Terbarunya
Meski menunjukkan tren positif, angka kemiskinan di Papua masih berada di atas rata-rata nasional sehingga upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan utama pemerintah.
Berbagai program pembangunan terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari penguatan sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain Provinsi Papua, wilayah hasil pemekaran juga masih menghadapi persoalan kemiskinan dengan tingkat yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Provinsi Papua Pegunungan menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di kawasan Papua. BPS mencatat angka kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 27,21 persen.
Baca juga: Pesona Pantai Papua Dari Raja Ampat Hingga Biak Yang Diakui Sebagai Surga Bahari Dunia
Sementara itu, Provinsi Papua Selatan mencatat tingkat kemiskinan sebesar 19,26 persen. Angka tersebut menunjukkan hampir satu dari lima penduduk masih berada dalam kategori miskin.
Di Provinsi Papua Barat, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 19,58 persen. Nilai tersebut juga masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Papua.
Perbedaan kondisi geografis, akses infrastruktur, hingga ketersediaan layanan dasar menjadi sejumlah faktor yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Di Mimika Kembali Berjalan, Distribusi Kini Gunakan Data NISN Siswa
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan melalui berbagai program strategis, termasuk peningkatan konektivitas, pengembangan ekonomi lokal, serta perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Data BPS tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing daerah di Tanah Papua.
Dengan tren penurunan yang mulai terlihat, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan sehingga angka kemiskinan di Papua dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: