Papua Barat Mantapkan Arah Pembangunan Rendah Karbon Lewat Lokakarya Lintas Sektor di Manokwari

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, bersama jajaran pemerintah daerah dan mitra pembangunan menghadiri lokakarya penyelarasan pembangunan rendah karbon di Manokwari, Kamis–Jumat, 4–5 Desember 2025. (Dok. Dinas Kehutanan Papua Barat)

PAPUA — Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai memantapkan langkah menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kerangka pembangunan rendah karbon melalui lokakarya yang digelar di Manokwari pada Kamis–Jumat, 4–5 Desember 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Papua Barat dengan dukungan Konservasi Indonesia (KI) sebagai sarana koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kontribusi daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Papua Barat dikenal sebagai salah satu provinsi dengan modal ekologis terbesar di Indonesia. Wilayah ini memiliki 6,18 juta hektare hutan, 6,71 juta hektare kawasan konservasi perairan, 340 ribu hektare mangrove, serta hamparan lamun yang menopang produktivitas perikanan dan pangan masyarakat pesisir. Sumber daya alam yang melimpah tersebut menjadikan Papua Barat sebagai lokasi strategis dalam penerapan pembangunan rendah karbon yang menyeimbangkan ekologi, ekonomi, dan sosial.

Penyelarasan kebijakan daerah semakin mendesak setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi GRK Nasional. Melalui aturan ini, pemerintah daerah diminta menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan target Second Nationally Determined Contribution (SNDC) 2035. Komitmen Papua Barat sebagai “Provinsi Pembangunan Berkelanjutan” sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Manokwari 2018 menjadi landasan penguatan perlindungan hutan dan tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Baca juga: Pemkab Boven Digoel Perkuat Ekosistem Informasi Publik Lewat Temu KIM 2025, Dorong Kampung Lebih Melek Literasi Digital

Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nercy Titty Lidya Wyzer, pemerintah menegaskan kembali komitmennya terhadap arah pembangunan rendah karbon. Ia menyampaikan bahwa Papua Barat berupaya memperkuat kontribusi daerah dalam penurunan emisi, khususnya di sektor kehutanan dan tata guna lahan, yang selama ini menjadi pilar utama mitigasi perubahan iklim.

Meski demikian, upaya membangun kerangka pembangunan rendah karbon tidak lepas dari berbagai tantangan. Koordinasi lintas sektor yang belum padu, kebutuhan data yang konsisten, serta penguatan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) menjadi sejumlah kendala yang harus segera diatasi. KI menilai bahwa data yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat utama untuk menyusun kebijakan yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat adat.

Program Manager KI, F. X. Adi Saputra, menegaskan bahwa kolaborasi multipihak adalah elemen kunci keberhasilan. Ia menyatakan bahwa penyelarasan data, penerapan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, serta pelibatan komunitas adat harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan rendah karbon dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Lokakarya ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga teknis kementerian, akademisi, organisasi adat, mitra pembangunan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan tersebut memungkinkan penyusunan pendekatan terpadu untuk memperkuat perlindungan hutan, mengurangi degradasi dan deforestasi, memperkuat pengelolaan wilayah adat, serta memperluas program perhutanan sosial yang telah berjalan.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, menilai forum ini sebagai pijakan awal untuk memperkuat agenda pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. Menurutnya, Papua Barat telah memiliki berbagai inisiatif, tetapi penyelarasan kebijakan antar-sektor, penguatan sistem data dan MRV, serta peningkatan kapasitas teknis bagi pemerintah maupun masyarakat masih menjadi kebutuhan mendesak.

Baca juga: Pemkab Boven Digoel Resmi Gelar Temu Budaya 2025, Dorong Pelestarian Tradisi dan Penguatan Ekonomi Kreatif Daerah

Ia berharap lokakarya ini dapat menghasilkan peta kebutuhan dan langkah tindak lanjut yang lebih jelas dan terarah. Dengan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat adat, pembangunan rendah karbon di Papua Barat dinilai akan semakin kokoh dan mampu menjaga keseimbangan ekologi untuk generasi mendatang.

Sebagai penutup, Jimmy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lokakarya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Papua Barat dalam menjaga kelestarian hutan dan mengurangi emisi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang terbuka, konsisten, dan berkelanjutan.