Jelang Natal, Dewan Gereja Papua Suarakan Krisis Kemanusiaan dan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Tanah Papua

Warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, terlihat berada di lokasi pengungsian di salah satu wilayah konflik di Tanah Papua (Jubi)

PAPUA – Dewan Gereja Papua menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, dan Nduga, yang dinilai terus dilanda kekerasan bersenjata dan krisis pengungsian internal.

Dewan Gereja Papua menilai keberadaan Pasukan Non-Organik di wilayah-wilayah tersebut telah memperpanjang konflik bersenjata dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil, termasuk trauma yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan Tim Panitia Khusus DPRK Intan Jaya pada Minggu, 21 Desember 2025, yang membawa aspirasi masyarakat pengungsi agar Pasukan Non-Organik ditarik dari Kabupaten Intan Jaya dan wilayah Tanah Papua secara keseluruhan.

Berdasarkan laporan Tim Pansus DPRK Intan Jaya, pengungsian warga telah berlangsung sejak pendropan pasukan pada Desember 2019 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai peristiwa kekerasan bersenjata dilaporkan terjadi di Intan Jaya, dengan jumlah korban warga sipil tercatat sebanyak 45 orang berdasarkan data pemerintah daerah, sementara dua peristiwa besar pada Mei 2025 menyebabkan 24 warga sipil kehilangan nyawa.

Baca juga: UMP Papua Barat 2026 Resmi Naik, Pemerintah Tetapkan Kenaikan Rp200 Ribu dan Buka Ruang Keberatan bagi Perusahaan

Moderator Dewan Gereja Papua, Pendeta Benny Giay, menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah belum memiliki data yang jelas dan transparan terkait jumlah pengungsi, sebaran lokasi pengungsian, warga yang telah kembali ke kampung halaman, maupun lamanya masa pengungsian.

Ia mengungkapkan bahwa dari delapan distrik di Kabupaten Intan Jaya, lima distrik telah ditempatkan pos militer dengan ratusan personel, sementara penggunaan drone dalam operasi keamanan juga dilaporkan menyebabkan sejumlah warga sipil mengalami luka-luka.

Selain Intan Jaya, Dewan Gereja Papua juga menyoroti kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di wilayah lain, termasuk peristiwa penembakan ke arah rumah-rumah warga di Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 13 Desember 2025.

Berdasarkan kesaksian warga, sekitar 10 hingga 15 rumah dilaporkan terkena peluru dalam insiden tersebut, yang semakin memperparah rasa takut, ketidakamanan, dan tekanan psikologis yang dialami masyarakat sipil.

Dewan Gereja Papua juga menaruh perhatian serius terhadap peristiwa penghilangan nyawa seorang warga sipil di Keneyam, Kabupaten Nduga, sebagaimana dilaporkan oleh Human Rights Defender.

Pendeta Giay menjelaskan bahwa pada 16 Desember 2025, seorang pemuda bernama Ermin Dabiye (21 tahun) dilaporkan meninggal dunia dalam situasi yang menimbulkan dugaan kuat keterlibatan aparat militer, setelah terakhir terlihat berjalan sendiri di sekitar Kali Keneyam di tengah aktivitas intensif helikopter militer dan keberadaan sejumlah pos TNI non-organik.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Papua Barat Salurkan Bantuan Hukum Ratusan Juta Rupiah untuk Warga Tidak Mampu di Dua Provinsi

Jenazah korban kemudian ditemukan sekitar 50 kilometer dari lokasi terakhir ia terlihat, dengan kondisi dua lubang tembakan di kepala serta luka pemukulan berat di bagian wajah yang memperkuat dugaan terjadinya kekerasan serius terhadap warga sipil.

Pendeta Giay menegaskan bahwa rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola kekerasan yang terus menempatkan warga sipil sebagai korban utama, dan bahwa seruan penarikan Pasukan Non-Organik bukanlah tuntutan politik, melainkan jeritan kemanusiaan yang lahir dari pengalaman hidup dan mati masyarakat Papua.

Menjelang perayaan Natal, Dewan Gereja Papua menyerukan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, menarik Pasukan Non-Organik dari wilayah konflik, mengedepankan dialog damai yang bermartabat, serta menjamin perlindungan, pemulihan hak, dan keadilan bagi para korban dan pengungsi internal di seluruh Tanah Papua.