Warga Jayapura Suarakan Penolakan Rasisme, Kantor Bupati Jadi Titik Penyampaian Aspirasi

Sejumlah warga dan elemen masyarakat Kabupaten Jayapura menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Distrik Sentani (Jubi)

PAPUA - Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Jayapura menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Distrik Sentani, Rabu (31/12/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap atas dugaan ujaran rasisme yang dinilai telah melukai martabat masyarakat asli Papua.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi. Penyerahan aspirasi itu berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan disaksikan Kapolres Jayapura, perwakilan DPR Kabupaten Jayapura, serta perwakilan DPR Provinsi Papua.

Unjuk rasa ini merupakan respons atas peristiwa sehari sebelumnya, ketika puluhan kepala kampung dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan demonstrasi di depan gapura Kantor Bupati Jayapura, Selasa (30/12/2025). Dalam aksi tersebut, diduga muncul pernyataan yang mengandung unsur rasisme terhadap masyarakat asli Papua dari wilayah adat tertentu.

Koordinator aksi, Dickson Wanimbo, mengatakan bahwa unjuk rasa yang digelar masyarakat merupakan wujud kepedulian terhadap nilai-nilai hidup bersama yang selama ini dijunjung tinggi di Kabupaten Jayapura. Ia menegaskan bahwa segala bentuk rasisme tidak memiliki tempat di Tanah Papua.

Baca juga: Curanmor Masih Mendominasi, Angka Kriminal di Jayapura Alami Kenaikan Sepanjang 2025

Menurut Wanimbo, Kabupaten Jayapura adalah rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, wilayah adat, maupun status sosial. Oleh karena itu, setiap pernyataan atau tindakan yang berpotensi memecah persaudaraan harus ditolak bersama.

“Tujuan demo yang kami gelar jelas, menolak rasisme. Kabupaten Jayapura adalah rumah kita bersama, sehingga tidak boleh ada pernyataan atau tindakan yang menciderai harkat dan martabat orang lain,” ujar Dickson Wanimbo dalam orasinya.

Ia menjelaskan bahwa dugaan ujaran bernuansa rasis yang muncul dalam aksi sebelumnya tidak mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan sebagai satu kesatuan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Pernyataan semacam itu, kata dia, berpotensi menimbulkan luka sosial yang mendalam.

“Pernyataan-pernyataan itu sudah mengarah pada rasisme. Padahal Kabupaten Jayapura adalah negeri kita bersama, tanah dan mata air kita bersama,” katanya.

Wanimbo menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Jayapura menolak segala bentuk diskriminasi, baik yang disampaikan secara terbuka maupun terselubung. Ia menilai pentingnya menjaga ruang publik agar tetap menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua orang.

Dalam aspirasi yang disampaikan, massa juga meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap setiap tindakan atau pernyataan yang mengarah pada rasisme. Mereka berharap pemerintah hadir sebagai penengah dan penjaga nilai persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Baca juga: Gubernur Papua Tegaskan Moratorium Sawit Baru, Fokus Penataan Izin dan Pemulihan Lingkungan

Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk menjalankan perannya secara profesional apabila dugaan ujaran rasisme kembali terulang. Menurut Wanimbo, penegakan hukum diperlukan agar peristiwa serupa tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Ia menekankan bahwa ujaran rasis tidak hanya mencederai individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak citra Kabupaten Jayapura sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan hidup berdampingan secara damai.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan tertib dan damai hingga massa membubarkan diri setelah menyampaikan seluruh aspirasi. Aparat keamanan terlihat berjaga untuk memastikan jalannya aksi berjalan kondusif tanpa gangguan.

Melalui aksi ini, masyarakat berharap agar peristiwa dugaan ujaran rasisme dapat menjadi pelajaran bersama, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persaudaraan, persatuan, dan keadilan sosial di Kabupaten Jayapura.