Polda Papua Paparkan Kinerja Keamanan Sepanjang 2025, Dari Penindakan KKB hingga Tren Kriminalitas

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Patrige Rudolf Renwarin saat menyampaikan paparan rilis akhir tahun 2025 di Kota Jayapura (Ist)

PAPUA - Kepolisian Daerah Papua merilis laporan akhir tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik. Rilis tersebut memuat evaluasi menyeluruh terkait situasi keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik, serta berbagai tantangan strategis yang dihadapi kepolisian selama satu tahun terakhir.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, laporan akhir tahun ini merupakan wujud pertanggungjawaban institusi kepolisian kepada masyarakat Papua. Menurutnya, evaluasi kinerja menjadi bagian penting untuk menilai capaian sekaligus kekurangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Rilis akhir tahun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Papua terkait kinerja kepolisian sepanjang 2025, baik dalam aspek keamanan, penegakan hukum, maupun pelayanan publik,” ujar Renwarin di Kota Jayapura, Rabu (31/12/2025).

Dalam paparannya, Renwarin menjelaskan bahwa melalui Operasi Damai Cartenz 2025, Satuan Tugas Penegakan Hukum berhasil mengungkap sebanyak 39 kasus, yang terdiri dari enam kasus pada tahap pertama dan 33 kasus pada tahap kedua. Operasi tersebut juga disertai tindakan tegas terhadap kelompok TPNPB-OPM yang berujung pada 15 orang meninggal dunia dan 20 orang diamankan.

Baca juga: Warga Jayapura Suarakan Penolakan Rasisme, Kantor Bupati Jadi Titik Penyampaian Aspirasi

Selain pengungkapan kasus, Satgas Gakkum juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti berupa 29 pucuk senjata api dan 4.194 butir amunisi. Upaya tersebut, kata Renwarin, merupakan bagian dari langkah penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata.

Ia mengungkapkan bahwa aksi-aksi kekerasan yang terjadi sepanjang 2025 menimbulkan dampak serius terhadap keamanan dan keselamatan warga. Secara keseluruhan, insiden kekerasan tersebut mengakibatkan 94 orang meninggal dunia dan 120 orang mengalami luka-luka.

Dari jumlah tersebut, korban dari unsur TNI tercatat sembilan orang meninggal dunia dan 29 orang luka-luka. Sementara dari unsur Polri, enam anggota meninggal dunia dan 18 lainnya mengalami luka-luka dalam berbagai peristiwa keamanan.

Selain aparat, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan 64 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka. Di sisi lain, dari kelompok KKB sendiri tercatat 15 orang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka-luka.

Renwarin menegaskan bahwa TPNPB masih menjadi ancaman serius yang menimbulkan rasa takut, khususnya bagi warga masyarakat pendatang. Dalam menghadapi situasi tersebut, aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan humanis sebagai strategi utama, tanpa mengesampingkan penegakan hukum.

Di luar konflik bersenjata, Polda Papua juga mencatat adanya peningkatan kriminalitas konvensional sepanjang 2025. Total tercatat 2.578 kasus tindak pidana, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian kasus tersebut didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor sebanyak 1.455 perkara, disusul pengeroyokan 338 kasus, serta pencurian dengan pemberatan sebanyak 336 kasus yang tersebar di berbagai wilayah Papua.

Baca juga: Curanmor Masih Mendominasi, Angka Kriminal di Jayapura Alami Kenaikan Sepanjang 2025

Untuk kasus narkotika, Polda Papua menangani 260 perkara dengan tingkat penyelesaian mencapai 229 kasus. Sementara itu, kejahatan siber tercatat sebanyak 15 kasus, dan sepanjang 2025 tidak ditemukan tindak pidana perdagangan orang.

Di sektor lalu lintas, Polda Papua mencatat tren positif dengan menurunnya angka kecelakaan dari 2.470 kasus pada 2024 menjadi 1.840 kasus pada 2025. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan juga menurun signifikan dari 290 orang menjadi 162 orang.

Renwarin juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia di tubuh Polda Papua. Saat ini jumlah personel tercatat sebanyak 12.953 orang, jauh dari kebutuhan ideal 23.140 personel, sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 10 ribu personel yang berdampak pada optimalisasi pelayanan keamanan di wilayah Papua yang luas dan memiliki tantangan geografis tinggi.