Tata Kelola RS Papua Dipercepat, Pemerintah Turun Tangan

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama jajaran terkait saat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan koordinasi layanan kesehatan di Jayapura, Papua, Jumat (27/3/2026) (Ist) 

PAPUA - Pemerintah pusat terus mendorong percepatan perbaikan tata kelola layanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya pada sejumlah rumah sakit daerah yang dinilai membutuhkan pembenahan serius.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, usai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat (27/3/2026).

Menurut Ribka, langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rangkaian rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan krusial yang ditemukan di lapangan menjadi prioritas untuk segera ditangani oleh pemerintah.

Permasalahan tersebut mencakup status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di lingkungan rumah sakit, hingga kebutuhan pembenahan manajemen internal rumah sakit.

“Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Baca juga: Diskon Avtur 10 Persen, Pertamina Dukung Penerbangan Lebaran

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan.

Pendampingan tersebut akan difokuskan pada tiga rumah sakit di Papua, yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap rumah sakit diminta mengirimkan perwakilan yang terdiri dari unsur pimpinan hingga staf teknis guna mengikuti proses peningkatan kapasitas.

Peserta yang dikirim mencakup direktur rumah sakit, bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang, hingga bagian tata kelola keuangan dan sumber daya manusia.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Ribka menilai, pelaksanaan Bimtek secara daring saat ini perlu dilanjutkan dengan metode tatap muka agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Menurutnya, pembelajaran langsung di lapangan selama beberapa hari akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pengelola rumah sakit.

Baca juga: Krisis Sembako Memuncak, Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, ia menyebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri akan turut membantu fasilitas yang dibutuhkan.

Dukungan tersebut meliputi penyediaan akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta, sehingga peserta dapat mengikuti pelatihan dengan optimal.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ribka berharap kegiatan pendampingan ini dapat segera direalisasikan guna mempercepat perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Papua.

Ia juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kesehatan di Papua sangat serius dan berkelanjutan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka.

Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua dapat meningkat secara signifikan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik, cepat, dan profesional.