Krisis Sembako Memuncak, Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga

Warga bersama dua kepala kampung tampak membongkar gudang beras milik Bulog di Kabupaten Nduga, Papua, Jumat (27/3/2026) (Ist)

PAPUA - Krisis bahan pokok di Kabupaten Nduga, Papua, memicu langkah drastis dari dua kepala kampung yang memutuskan membongkar gudang beras milik Bulog demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Aksi tersebut terjadi di tengah laporan meluasnya kelaparan di puluhan distrik.

Peristiwa itu berlangsung pada 27 Maret 2026, saat warga bersama aparat kampung membuka gudang yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan setempat. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas kondisi darurat yang dinilai semakin memburuk.

Dua kepala kampung yang terlibat, yakni Peres Unue dari Desa Salpem, Distrik Meborok, dan Wisen Tabuni dari Desa Primprim, Distrik Mbua Tengah, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan bentuk pelanggaran hukum, melainkan upaya penyelamatan warga.

"Kami bukan pencuri beras ini. Kami bongkar gudang ini demi masyarakat," ujar Peres Unue dengan nada tegas.

Menurut mereka, kondisi masyarakat di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Ketersediaan bahan pokok menipis, sementara distribusi bantuan dari pemerintah dinilai tidak berjalan efektif.

Baca juga: PTS Papua Semakin Berkualitas, LLDIKTI XIV Sebut Ratusan Dosen Sudah Tersertifikasi

Kedua kepala kampung tersebut mengungkapkan bahwa mereka mengambil inisiatif dengan mengundang perwakilan dari berbagai distrik untuk datang langsung mengambil beras dari gudang yang dibuka.

"Kami yang paling paham kondisi masyarakat. Karena itu kami undang perwakilan dari 32 distrik untuk datang dan mengambil beras," tambah Wisen Tabuni.

Disebutkan, bantuan beras tersebut didistribusikan untuk warga di 32 distrik yang mencakup sekitar 248 kampung. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak kelaparan yang mulai dirasakan masyarakat.

Meski demikian, tindakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait tata kelola distribusi bantuan serta koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah terdampak.

Kedua kepala kampung menegaskan bahwa mereka tidak memiliki konflik dengan Dinas Tanaman Pangan, dan menilai langkah yang diambil merupakan bagian dari situasi darurat kemanusiaan.

Dalam pernyataannya, mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Nduga untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani krisis yang terjadi.

Baca juga: Es Balok Murah Kaimana, CV Antara Inti Lautan Bantu Nelayan Jaga Kualitas Hasil Tangkapan

"Bupati harus bertanggung jawab. Jangan buat Nduga seperti tahun 2025. Kami masyarakat sudah bosan," tegas Wisen Tabuni.