Nelayan Kecil Papua Terdesak, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Popi Ayer, Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan di Uncen (Antara Papua)

PAPUA - Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Popi Ayer, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi nelayan kecil dari tekanan kapal-kapal besar.

Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional sekaligus memastikan keadilan ekologis di wilayah perairan Papua.

Popi Ayer yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan di Uncen menjelaskan bahwa peran pemerintah tidak boleh terbatas sebagai pemberi bantuan semata.

Baca juga: CORETAX DJP: Wajib Pajak Jayapura Didampingi Gunakan Sistem Baru

Ia menilai pemerintah harus hadir sebagai penggerak utama yang mampu menciptakan kebijakan dan ekosistem yang mendukung pertumbuhan nelayan kecil secara berkelanjutan.

Dalam pandangannya, perlindungan konkret perlu diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak serta pengaturan zonasi wilayah tangkap yang adil.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mengatasi ketimpangan dalam rantai pasar yang kerap merugikan nelayan kecil dibandingkan pelaku usaha skala besar.

Baca juga: Pria Tewas Tertancap Puluhan Anak Panah di Mimika

Popi menekankan bahwa pemberian subsidi kepada nelayan harus tepat sasaran agar benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, bukan justru memperlebar kesenjangan.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis sosial budaya dalam setiap program pendampingan yang dilakukan pemerintah di Papua.

Menurutnya, pengakuan terhadap hak ulayat laut dan keterlibatan struktur adat menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan dalam kebijakan kelautan.

Baca juga: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Mengeluarkan Imbauan Penumpang Diminta Tertib Jelang Arus Balik

Pendekatan yang bersifat komunal dinilai lebih relevan dibandingkan pendekatan individualistik, mengingat kuatnya nilai kebersamaan dalam masyarakat Papua.

Popi mengingatkan bahwa mengabaikan aspek adat justru berpotensi memicu konflik sosial dan penolakan dari masyarakat setempat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah harus berperan sebagai fasilitator, pelindung, sekaligus penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor perikanan.

Peran strategis tersebut termasuk mengintegrasikan kerja sama antara akademisi, penyuluh perikanan, LSM, dan nelayan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Papua.