Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Dogiyai Mencuat, LP3BH Desak Investigasi Nasional dan Internasional

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari

 
PAPUA - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum, Yan Warinussy, menduga kuat telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Dugaan tersebut muncul setelah adanya laporan mengenai jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil dalam insiden penembakan yang terjadi di wilayah tersebut.

LP3BH mencatat sedikitnya tujuh warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak, sementara satu anak dilaporkan mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan.

Baca juga: Persipura Bangkit di Tengah Persaingan Panas, Tiket Promosi Kian Menegangkan di Grup Timur

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan reaksi aparat kepolisian setelah ditemukannya seorang anggota Polri berinisial JE dalam kondisi meninggal dunia secara misterius.

Menurut Yan Warinussy, kematian anggota Polri tersebut harus diusut tuntas melalui mekanisme hukum yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa investigasi harus dilakukan secara profesional dan transparan guna menghindari spekulasi serta memastikan keadilan bagi semua pihak.

Baca juga: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas dan Kendaraan, Dorong WFH Demi Efisiensi Anggaran

Dalam pandangannya, insiden yang menewaskan warga sipil ini tidak dapat dianggap sebagai peristiwa biasa, melainkan berpotensi masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Karena itu, ia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke lokasi kejadian di Dogiyai.

Langkah tersebut dinilai penting agar fakta-fakta di lapangan dapat diungkap secara objektif dan menyeluruh.

Yan juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mengabaikan kasus ini sebagai pelanggaran non-HAM, mengingat indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan cukup kuat.

Baca juga: Video Viral Mengatasnamakan KAPP Dibantah, Ketua Tegaskan Hanya Satu Organisasi Resmi di Mimika

Ia bahkan mendorong agar proses penyelidikan mendapat perhatian dari komunitas internasional, termasuk pengawasan lembaga HAM global.

Selain itu, ia meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan tindakan yang berpotensi membahayakan warga sipil.

Menutup pernyataannya, Yan Warinussy menegaskan bahwa penyelesaian kasus Dogiyai harus ditempuh melalui jalur hukum yang adil dan transparan, bukan sekadar melalui pendekatan mediasi atau penyelesaian adat semata.