Desakan Penetapan Wakil Bupati Nduga Menguat, DPRK Diminta Segera Ambil Keputusan

Salah satu tokoh intelektual Nduga, Arim Tabuni (berdiri) mengatakan masyarakat Nduga mendesak DPRK Nduga segera menetapkan calon wakil Bupati Nduga terpilih (Jubi)

PAPUA - Desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga, Papua Pegunungan, untuk segera menetapkan calon wakil bupati terpilih semakin menguat.

Masyarakat melalui sejumlah tokoh intelektual meminta agar proses penetapan tidak lagi ditunda demi kepastian pemerintahan daerah.

Salah satu tokoh intelektual Nduga, Arim Tabuni, menegaskan bahwa DPRK harus segera menetapkan Paulus Ubruangge sebagai wakil bupati terpilih.

Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan telah dilakukan secara sah oleh DPRK pada 16 Maret 2026.

Baca juga: Desakan Penetapan Wakil Bupati Nduga Menguat di Tengah Polemik Politik Daerah

Dalam pemilihan tersebut, Paulus Ubruangge memperoleh 13 suara dari total 25 anggota DPRK yang menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, kandidat lainnya, Maniap Kogoya, memperoleh 12 suara, menjadikan selisih kemenangan yang sangat tipis.

Arim Tabuni menilai bahwa hasil tersebut merupakan keputusan resmi yang harus dihormati oleh semua pihak.

Baca juga: Agenda KONI Tertunda, Persiapan Kejurnas Tetap Digenjot

Ia juga menekankan bahwa proses pemilihan tersebut merupakan agenda negara yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, tugas Panitia Khusus (Pansus) DPRK telah selesai setelah menetapkan calon terpilih.

Karena itu, tanggung jawab selanjutnya berada pada bupati dan pimpinan DPRK untuk segera melakukan penetapan resmi.

Arim juga menyoroti adanya narasi yang berkembang bahwa proses penetapan terhambat karena tekanan dari kedua kandidat.

Ia menilai hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan, karena kepala daerah seharusnya berperan sebagai penengah.

Menurutnya, kedua kandidat memiliki hubungan kekerabatan sehingga persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik tertentu.

Lebih lanjut, Arim meminta agar proses ini tidak dijadikan alasan untuk menghambat jalannya pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa setelah wafatnya Bupati sebelumnya, seluruh kewenangan telah berada di tangan bupati definitif saat ini.

Oleh karena itu, pemerintahan seharusnya tetap berjalan normal tanpa terpengaruh polemik penetapan wakil bupati.

Baca juga: Taman Paskah GKI Paulus Jadi Ruang Kebersamaan dan Penguatan Iman Jemaat

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di tengah kondisi belum lengkapnya struktur pemerintahan.

Sebagai tokoh pemuda, Arim Tabuni menegaskan pentingnya menjaga visi dan misi pembangunan yang telah dirancang sebelumnya.

Ia menyebut bahwa visi misi pasangan kepala daerah sebelumnya harus tetap menjadi pedoman utama pembangunan.

Arim juga mengingatkan para elite politik agar tidak memprovokasi masyarakat maupun kubu kandidat yang berbeda.

Menurutnya, sikap saling menghormati dan menerima hasil pemilihan sangat penting untuk menjaga persatuan.

Ia berharap kandidat yang belum terpilih dapat berbesar hati demi kepentingan masyarakat secara luas.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan fokus pada pembangunan daerah ke depan.

Desakan ini muncul di tengah kekosongan jabatan wakil bupati setelah pejabat sebelumnya naik menjadi bupati definitif.

Dengan kondisi tersebut, penetapan wakil bupati dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan.

Arim Tabuni pun kembali menegaskan agar DPRK dan bupati segera mengambil langkah tegas demi kepastian hukum dan stabilitas daerah.