Ritual Orong Na-Sfa-Tehit: Teriakan Sunyi Masyarakat Adat Sorsel Menuntut Keadilan Negara

Masyarakat Adat Sub Suku Na-Sfa saat melakukan ritual adat di Hutan Misyarmase sebagai bentuk protes atas kebijakan negara yang membatasi ruang hidup mereka. (Ist) 

Papua — Suasana hening Hutan Adat Misyarmase di Kampung Magis, Distrik Teminabuan, mendadak berubah menjadi sakral pada Minggu (09/11/2025). Ratusan warga Sub Suku Na-Sfa, bagian dari Suku Besar Tehit, berkumpul untuk menggelar ritual adat orong sebagai bentuk perlawanan terhadap negara yang dinilai telah merampas ruang hidup mereka. Upacara ini digelar bukan sekadar tradisi, tetapi sebuah pesan keras bahwa hutan adalah identitas dan kehidupan masyarakat adat.

Warga dari Kampung Magis dan Kampung Wehali datang dengan busana adat, menyalakan api, menabuh tifa, dan memanjatkan doa leluhur. Bagi mereka, hutan bukan benda mati; ia adalah ibu yang telah memberi makan, menjaga, dan menjadi tempat berlindung selama ratusan tahun. Ritual itu menjadi simbol bahwa hutan memiliki jiwa dan sejarah panjang dalam kehidupan orang Tehit Sfa.

Tokoh adat Kristian Sesa mengisahkan pengalaman pahitnya ketika aparat keamanan masuk ke hutan adat mereka tanpa dialog. Ia mengenang saat polisi datang menuduh adanya kebakaran, padahal api yang terlihat berasal dari kebunnya. “Ini hutan adat saya, bukan hutan pemerintah,” tegasnya. Ia menyebut negara sering bertindak tanpa memahami budaya dan struktur adat yang sudah diwariskan turun-temurun.

Baca juga: Saatnya Putra Papua Memimpin Freeport: Seruan untuk Pemerataan Kesempatan dan Keadilan Ekonomi Nasional

Menurut Kristian, intervensi negara semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Status kawasan hutan negara yang ditetapkan sepihak membuat masyarakat kehilangan hak dasar untuk mengurus kebun, ladang, bahkan membuka lahan untuk fasilitas umum. Ia menilai kebijakan tersebut meminggirkan pemilik sah hutan dari tanah yang mereka rawat sejak leluhur.

Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Na-Sfa, Abner Bleskadit, menyebut bahwa status kawasan hutan negara telah menjadi penghalang besar bagi pembangunan kampung. “Untuk bangun gereja atau sekolah saja, kami tidak bisa buat sertifikat. Kami hidup di tanah sendiri tapi seperti orang asing,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas.

Abner juga meminta pemerintah berhenti menjadikan konservasi sebagai alasan untuk mengusir masyarakat adat dari tanahnya. Menurutnya, tidak ada keadilan jika negara membuat peta dan aturan tanpa melibatkan pemilik wilayah adat. “Kalau negara mau bicara keadilan, kembalikan dulu hutan kami,” tegasnya.

Bagi masyarakat Na-Sfa, hutan Misyarmase bukan tanah kosong yang bisa diklaim begitu saja. Ia adalah ruang spiritual, sosial, ekonomi, sekaligus tempat berlangsungnya ritual leluhur. Itulah sebabnya mereka menolak label “pengganggu kawasan hutan” yang sering dicap kepada orang adat. “Konservasi tanpa masyarakat adat adalah kolonialisme baru,” kata Kristian penuh kecewa.

Kristian juga mempertanyakan narasi pemerintah yang sering menyebut masyarakat adat sebagai perusak hutan. Ia menegaskan bahwa kerusakan justru terjadi ketika alat berat dan perusahaan besar masuk tanpa memperhatikan nilai-nilai adat. “Kami yang jaga hutan sejak dulu malah disalahkan. Yang datang dengan mesin besar itu siapa?” tanyanya.

Baca juga: Kasus Aresty Guncang Manokwari, Kapolresta Tegaskan Tak Ingin Tragedi Serupa Terulang

Melalui pernyataan sikap, masyarakat Adat Sub Suku Na-Sfa menuntut negara untuk mengakui wilayah adat mereka secara resmi, menghentikan kriminalisasi terhadap warga adat, dan mengembalikan pengelolaan hutan kepada komunitas pemilik. Mereka juga meminta dilibatkan dalam seluruh proses penetapan kawasan hutan dan kebijakan konservasi agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak adat.

Ritual sakral di Misyarmase itu menjadi penanda bahwa perjuangan masyarakat Na-Sfa belum selesai. Mereka ingin menunjukkan bahwa mempertahankan hutan bukan hanya demi tanaman dan hewan, tetapi demi keberlangsungan hidup manusia adat di Kampung Magis dan Kampung Wehali—manusia yang selama ini menjadi penjaga terakhir hutan Papua.