DAD Mimika Desak Evaluasi Total Otsus: 24 Tahun Berjalan, Kesejahteraan Dinilai Tak Tercapai

Suasana dialog terbuka dan seminar sehari yang digelar Dewan Adat Daerah Kabupaten Mimika, menghadirkan tokoh adat, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat. (Ist)

Papua — Dalam rangka memperingati 24 tahun berlakunya Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika menyelenggarakan dialog terbuka dan seminar sehari pada Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan Otsus yang selama dua dekade lebih dinilai belum sepenuhnya menjawab aspirasi Orang Asli Papua.

Acara tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Pemerintah Daerah, anggota DPRK, kepala suku Amungme, Kamoro, dan Sempan, serta tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan sejumlah unsur masyarakat lainnya. Forum ini mencerminkan semangat bersama untuk membedah persoalan pembangunan di Mimika dan Papua secara umum.

Ketua DAD Mimika, Vinsent Oniyoma, menyampaikan bahwa seminar ini difokuskan pada peninjauan kembali penggunaan dana Otsus selama 24 tahun. Menurutnya, Otsus yang dirancang untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan mandat undang-undang.

Baca juga: Dua Putri Teluk Bintuni Siap Tempuh Pendidikan S2 di Inggris: Harapan Baru bagi Generasi Muda Papua Barat

Diskusi berlangsung terbuka, dengan berbagai kelompok masyarakat menyampaikan pandangan tentang langkah perbaikan ke depan. Ide, evaluasi, dan kritik dihimpun sebagai bahan untuk merumuskan strategi baru yang lebih efektif pada tahun 2026.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah minimnya pemahaman internal masyarakat Papua mengenai makna Otsus serta target program-programnya. Vinsent menegaskan bahwa masih banyak OAP yang belum mendapatkan informasi memadai, padahal Otsus lahir dari perjuangan panjang rakyat Papua.

Ia juga menyoroti tidak adanya manfaat signifikan dalam bidang pendidikan tinggi bagi suku-suku asli seperti Amungme dan Kamoro. Menurutnya, belum ada mahasiswa dari dua suku tersebut yang didanai Otsus hingga ke jenjang S2 atau S3 di luar negeri, meski APBD Mimika dan dukungan lain seperti dari PTFI cukup besar.

Aspirasi yang muncul dari dialog tersebut dirangkum dalam tiga poin utama. Pertama, masyarakat adat bersama pemerintah diminta melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan dana Otsus pada tahun 2024. Kedua, pemerintah diwajibkan merumuskan strategi baru dalam pengelolaan dana Otsus untuk tahun 2026. Ketiga, dibentuknya tim pengawas yang melibatkan masyarakat adat guna memantau implementasi dana Otsus.

Baca juga: Kematian Irene Sokoy dan Bayinya Guncang Jayapura: Tragedi Penolakan Pasien yang Ungkap Krisis Sistem Kesehatan Papua

Vinsent menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan disampaikan kepada DPRK pada 24 November 2025. Ia berharap lembaga legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati, OPD pengampu Otsus, serta unsur Forkopimda untuk membahas jalan keluar yang lebih konkret.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat menginginkan perubahan nyata. Jika tiga poin tersebut tidak dijalankan pemerintah, maka mereka siap menyampaikan sikap penolakan terhadap Otsus kepada presiden maupun pejabat pusat.

Dengan semangat itu, DAD Mimika berharap momentum 24 tahun Otsus menjadi pintu masuk untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat, lebih adil, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua di tahun-tahun mendatang.