PAPUA – Persoalan pengangguran di Provinsi Papua masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah daerah. Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang belum memiliki pekerjaan tetap masih cukup tinggi sehingga memerlukan langkah strategis untuk menanganinya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut berada di kisaran 6,92 hingga 6,99 persen. Angka tersebut setara dengan sekitar 32 ribu orang yang belum mendapatkan pekerjaan tetap.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia, S.Sos., M.Si., menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, angka pengangguran tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah harus mengambil langkah lebih agresif untuk menciptakan peluang kerja.
Jimmy menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program strategis yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program-program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Baca juga: Wamendagri Kunjungi Panti Jompo Jayapura, Serap Aspirasi Para Lansia
“Pemerintah daerah bersama mitra strategis sudah menyusun langkah-langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja baru di Papua,” kata Jimmy saat dikonfirmasi wartawan.
Salah satu program yang akan digencarkan adalah penyelenggaraan kegiatan job fair secara rutin. Kegiatan ini direncanakan digelar minimal satu kali setiap tahun dengan melibatkan berbagai perusahaan dan pelaku industri.
Melalui job fair, pemerintah berharap dapat mempertemukan secara langsung para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan cara ini, proses perekrutan diharapkan menjadi lebih cepat dan efektif.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas kerja sama dengan berbagai perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta. Kolaborasi ini mencakup perusahaan di bidang perkebunan, perbankan, hingga sektor ritel yang dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.
Baca juga: Rumah Subsidi Biak Numfor: Hunian Terjangkau Bisa KPR dan Siap Huni
Jimmy menilai kerja sama tersebut sangat penting untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Papua. Dengan adanya dukungan dari berbagai sektor industri, lapangan pekerjaan diharapkan dapat terus bertambah.
Pemerintah Provinsi Papua juga menaruh perhatian terhadap penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Dalam program ketenagakerjaan ke depan, penyandang disabilitas akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja melalui penyediaan kuota khusus di sejumlah perusahaan mitra.
“Kami ingin semua warga Papua, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkontribusi,” tegas Jimmy.
Selain membuka lapangan kerja baru, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Berbagai program pelatihan akan disiapkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Jurnal Memberamo Foja