Kepala Kampung Nawaripi Desak Perbaikan Proyek SMA Negeri 1 Mimika yang Dinilai Berbahaya bagi Siswa

Kepala Kampung Nawaripi saat diwawancarai awak media. (Ist) 

Papua— Proyek pembangunan gedung baru di SMA Negeri 1 Mimika menuai sorotan tajam dari Ketua Komite Sekolah, Nurman Ditubun, yang juga menjabat sebagai Kepala Kampung Nawaripi. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi proyek yang dinilai berantakan dan tidak memperhatikan keselamatan siswa.

Menurut Nurman, pelaksanaan pembangunan berjalan tanpa pengawasan memadai. Ia menilai kontraktor bekerja secara asal-asalan dan mengabaikan aspek keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam lingkungan sekolah. Kondisi tersebut memicu kekhawatirannya terhadap kenyamanan dan keamanan peserta didik.

Kemarahan Nurman semakin memuncak setelah ia menyaksikan langsung situasi proyek pada Senin (18/11/25). Ia menyebut banyak bagian area sekolah yang terdampak langsung aktivitas pembangunan, mulai dari kebisingan hingga risiko kecelakaan yang dapat terjadi setiap saat.

Baca juga: Diduga Longgar, Pengawasan Lapas Timika Disorot: Warga Temukan Napi Gunakan HP dan Akses Media Sosial dari Dalam Sel

"Saya sebagai Ketua Komite Sekolah sangat kecewa dan marah dengan kondisi proyek ini. Kontraktor hanya mengejar keuntungan, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak kita," ujar Nurman dengan nada tegas. Ia menilai kondisi ini tidak dapat ditoleransi karena berdampak langsung pada proses belajar.

Dalam peninjauannya, ia melihat siswa terpaksa melewati jalur yang berada persis di dekat area kerja para buruh bangunan. Deretan material dan aktivitas pengangkatan barang berat membuat situasi semakin berbahaya. Risiko jatuhnya material menjadi ancaman nyata bagi keselamatan para siswa.

Ia juga menyoroti paparan debu yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi. Debu di sekitar lingkungan sekolah dianggap dapat mengganggu kesehatan siswa dan mengurangi kenyamanan belajar. Nurman menegaskan kondisi tersebut telah berlangsung selama proyek dikerjakan.

Selain itu, Nurman mengkritik tidak adanya pagar pembatas yang jelas antara area proyek dan area aktivitas siswa. Ia menilai kelalaian ini berpotensi menimbulkan insiden serius karena anak-anak dapat dengan mudah memasuki area yang seharusnya tertutup dan berbahaya.

Menyadari besarnya risiko yang dihadapi, Nurman menegaskan akan menggunakan semua jalur yang tersedia untuk mendesak pihak kontraktor segera memperbaiki sistem keamanan. Ia menekankan bahwa keselamatan siswa adalah tanggung jawab bersama dan tidak boleh dikorbankan.

Baca juga: Gelombang Protes Masyarakat Adat Tsingwarop Mengguncang Timika, Tuntut Kompensasi 10 Persen dari PTFI

Jika tidak ada perubahan signifikan, ia bahkan berniat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Ia menilai langkah tersebut perlu dipertimbangkan demi memastikan kontraktor bertanggung jawab penuh atas dampak dari pekerjaan mereka terhadap lingkungan sekolah.

Dalam penutupannya, Nurman menyerukan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan kontraktor pembangunan fasilitas pendidikan. Ia berharap proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana sekolah tidak justru menjadi ancaman bagi siswa yang seharusnya dilindungi.