Pemerintahan Mimika Dikritik Tajam: Tokoh Pemuda Soroti Sikap Egois dan Minim Komunikasi

Edoardus Rahawadan, seorang tokoh pemuda Mimika. (papuanewsonline)

Papua - Pemerintahan Kabupaten Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tengah menjadi pusat perhatian setelah menerima gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah kebijakan dinilai berjalan lambat dan tidak melibatkan komponen penting daerah, termasuk pemuda dan lembaga adat.

Sorotan paling tajam berasal dari persoalan yang hingga kini belum kunjung terselesaikan, seperti janji terkait kuota CPNS bagi anak-anak Amungme dan Kamoro. Keterlambatan realisasi itu memunculkan rasa kecewa di tingkat akar rumput yang semakin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memenuhi komitmen yang telah diungkapkan sebelumnya.

Di sisi lain, ketidakjelasan mengenai rencana pelantikan pejabat serta minimnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat memperbesar ketegangan. Banyak pihak menilai bahwa pemerintahan saat ini seolah bergerak sendiri tanpa melibatkan unsur masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting pembangunan daerah.

Baca juga: Tiga Persoalan Krusial Papua Tengah: Tokoh Politik Desak Pemerintah Provinsi Bertindak Cepat

Tokoh pemuda Mimika, Edoardus Rahawadan, menjadi salah satu figur yang menyampaikan kritik langsung terhadap gaya kepemimpinan pemerintah saat ini. Ia menilai bahwa pemerintahan Kabupaten Mimika tampak terlalu egois dan tidak komunikatif, sehingga berdampak pada tersendatnya aspirasi masyarakat.

Menurut Edoardus, pembangunan idealnya bersifat kolaboratif dan terbuka terhadap masukan. Namun kondisi di lapangan memperlihatkan sebaliknya, di mana suara masyarakat—khususnya pemuda—tidak mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti kondisi pemuda Mimika yang menurutnya seperti “mati suri” karena tidak ada pemberdayaan yang jelas dari pemerintah. Minimnya dukungan dan komunikasi dianggap sebagai faktor utama yang membuat gerakan pemuda kehilangan arah dan semangat.

Tidak hanya itu, Edoardus kembali menegaskan bahwa pemerintahan saat ini kurang transparan dalam pengelolaan proyek dan anggaran. Ia menyoroti lemahnya pembinaan terhadap lembaga masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar, namun justru dibiarkan menghadapi berbagai masalah tanpa pendampingan memadai.

Baca juga: Boven Digoel Kirim Kontingen Terbaik ke Porprov Papua Selatan, Bupati Roni Omba: “Tunjukkan Semangat Juara!”

Dalam pernyataannya, Edo mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati mulai membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen, baik masyarakat umum, lembaga adat, maupun kelompok pemuda. Ia menegaskan bahwa kritik tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, melainkan sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Desakan untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah pun semakin menguat. Masyarakat Mimika menantikan langkah konkret dari pemimpin daerah untuk menjawab berbagai keluhan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Waktu akan membuktikan apakah pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong mampu menghadapi kritik ini dengan perubahan nyata.