Kasus Ibu Hamil Meninggal di Sentani Memicu Reaksi Nasional, Komite III DPD RI Desak Evaluasi Layanan Kesehatan Papua

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma. (Ist)

Papua - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menaruh perhatian serius terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, bersama bayi dalam kandungannya di Sentani, Papua. Peristiwa ini memicu keprihatinan luas karena korban diduga ditolak oleh sejumlah rumah sakit ketika membutuhkan penanganan darurat.

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, meminta Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem pelayanan kesehatan di Papua. Ia menyebut kematian ini bukan sekadar tragedi keluarga, tetapi juga alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan laporan yang diterima, Irene Sokoy sempat dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan untuk mencari pertolongan medis. Namun upaya tersebut terhambat oleh berbagai alasan dari pihak rumah sakit. Keluarga disebut menghadapi kendala akibat ketidaktersediaan dokter spesialis, kurangnya fasilitas penunjang, hingga penuhnya ruang rawat inap kelas III bagi peserta BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tindaklanjuti Laporan Warga, Tim Gabungan Evaluasi Kandang Ayam di Tengah Permukiman Busiri Ujung

Upaya untuk memindahkan pasien ke fasilitas kelas VIP pun mengalami kendala lain, yaitu masalah biaya. Di tengah kondisi darurat, keluarga tidak dapat segera memenuhi kebutuhan administratif tersebut. Akibat penundaan layanan medis, Irene dan bayi yang dikandungnya akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Menanggapi kejadian itu, Filep menegaskan bahwa akses kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Ia menyoroti bahwa dalam situasi gawat darurat, setiap hambatan administratif maupun keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan terhambatnya penyelamatan nyawa.

Ia juga menyinggung peran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya memberi ruang besar bagi peningkatan fasilitas kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, kasus seperti ini justru menunjukkan bahwa manfaat Otsus belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Saya prihatin dengan kejadian ini. Akses kesehatan itu kebutuhan dasar, apalagi dalam kondisi darurat yang berhadapan dengan nyawa. Kejadian ini harus mendapat perhatian dan didalami secara khusus,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat (21/11/2025).

Baca juga: DAD Mimika Desak Evaluasi Total Otsus: 24 Tahun Berjalan, Kesejahteraan Dinilai Tak Tercapai

Filep mendorong pemerintah daerah agar lebih memfokuskan alokasi anggaran pada sektor kesehatan, terutama pada ketersediaan dokter spesialis dan kapasitas ruang rawat inap. Ia menilai pembenahan manajemen rumah sakit juga menjadi langkah penting untuk menghindari proses administrasi yang bertele-tele.

Menurutnya, kondisi seperti kekurangan dokter atau penuhnya kamar rawat inap tidak boleh dibiarkan terjadi berulang. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan layanan darurat berjalan cepat, tepat, dan tidak menghambat proses penanganan pasien kritis.

Komite III DPD RI menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jika ditemukan unsur kelalaian dalam pelayanan publik, Filep memastikan pihaknya akan mendorong pengambilan tindakan tegas demi memastikan kejadian tragis seperti yang dialami Irene Sokoy tidak kembali terulang.