DPRD Mimika Ingatkan Risiko SILPA Membesar Akibat Serapan Anggaran yang Masih Rendah

Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau saat diwawancarai awak media pada Jumat (21/11/2025). (papuanewsonline)

Papua – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika kembali mengingatkan pemerintah daerah mengenai rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hingga November, realisasi anggaran baru mencapai 43 persen, angka yang dinilai sangat jauh dari ideal menjelang tutup tahun. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap potensi membengkaknya SILPA.

Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau, menyampaikan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak hanya berdampak pada kinerja pembangunan tahun berjalan, tetapi juga berpotensi memengaruhi alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap bisa berubah menjadi SILPA dan bahkan mengurangi peluang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara maksimal.

Menurutnya, sejumlah program prioritas belum berjalan optimal karena berbagai hambatan di tingkat pelaksana. Banyak pekerjaan fisik maupun administratif yang masih tertunda sehingga menyebabkan akumulasi anggaran yang belum digunakan. Situasi ini harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan konsekuensi lebih besar.

Baca juga: DLH Mimika Resmikan Kios Sampah Inauga, Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular

Primus juga menyoroti persoalan internal pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap ikut memperlambat progres pembangunan. Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu OPD yang mengalami kendala karena adanya masalah kepegawaian yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Permasalahan tersebut, menurut Primus, berdampak langsung pada pengerjaan proyek-proyek fisik yang seharusnya menjadi salah satu penyumbang serapan anggaran terbesar. Ketidaksiapan dan belum stabilnya internal OPD dapat menghambat percepatan pekerjaan yang sudah direncanakan sejak awal tahun.

Di tengah kondisi tersebut, DPRD Mimika terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan sisa waktu hingga akhir tahun digunakan seefektif mungkin. Legislator menekankan agar OPD fokus pada kegiatan yang benar-benar bersifat prioritas dan memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat.

Primus menyatakan bahwa percepatan penyerapan bukan semata untuk menghabiskan anggaran, tetapi memastikan bahwa program yang dilaksanakan memberikan dampak nyata. Ia mengingatkan bahwa anggaran publik harus memberikan manfaat langsung dan tidak boleh terjebak dalam pola kerja terburu-buru di akhir tahun.

Baca juga: CIMB Niaga Dorong Ekonomi Digital Jayapura Lewat Peluncuran OCTO Friends

Selain menyoroti serapan APBD tahun 2025, DPRD Mimika juga menekan pentingnya percepatan pembahasan anggaran induk tahun 2026. Dengan penetapan lebih awal, pelaksanaan program dapat dimulai tepat waktu dan peluang meningkatkan serapan anggaran secara keseluruhan menjadi lebih besar.

Ia berharap sinkronisasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan DPRD akan berkontribusi pada perencanaan yang lebih matang. Hal ini penting karena serapan anggaran yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan alokasi pada APBD tahun berikutnya, termasuk kemungkinan turunnya APBD Mimika dari nilai tahun ini yang mencapai Rp6,42 triliun.

Dengan berbagai masukan tersebut, DPRD Mimika menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses anggaran hingga akhir tahun. Masyarakat berharap pemerintah mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan sehingga manfaat APBD dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah Mimika.