Papua Barat Luncurkan Identitas Digital OAP untuk Percepatan Transformasi Layanan Publik

Peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Orang Asli Papua berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (21/11/2025). (Ist)

Papua - Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional transformasi digital yang digagas Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa penerapan IKD menjadi langkah strategis dalam modernisasi layanan publik. Dengan identitas digital tersebut, masyarakat tidak lagi bergantung pada dokumen fisik karena seluruh data kependudukan dapat diakses melalui perangkat seluler.

Ia menjelaskan bahwa IKD akan mendukung percepatan berbagai layanan administrasi kependudukan. Fitur keamanan yang lebih kuat juga dipastikan mampu melindungi data pribadi warga, sekaligus meminimalkan risiko pemalsuan identitas maupun kehilangan dokumen fisik seperti KTP-el.

Baca juga: Bupati Fakfak dan Pemprov Papua Barat Salurkan 679 Paket Sembako untuk Warga yang Berhak Menerima

IKD dinilai menghadirkan banyak manfaat, antara lain proses validasi identitas yang lebih cepat, kemudahan mengakses layanan publik, hingga efisiensi birokrasi di tingkat kabupaten, distrik, maupun kampung. Seluruh proses pelayanan diharapkan menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa sistem identitas digital ini sangat relevan diterapkan di Papua Barat yang memiliki kondisi geografis unik, mulai dari wilayah pesisir hingga pedalaman dan kepulauan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang lebih merata.

Ia kemudian menyampaikan tiga penekanan penting untuk memastikan IKD berjalan maksimal. Pertama adalah aspek inklusivitas, di mana pemerintah kabupaten diminta memberikan pendampingan kepada masyarakat pedalaman, daerah terpencil, komunitas adat, dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.

Penekanan kedua ialah keamanan data. Gubernur meminta Dinas Dukcapil di setiap kabupaten menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi masyarakat sebagai prioritas utama agar sistem identitas digital tetap aman dan terpercaya.

Penekanan terakhir adalah kolaborasi lintas sektor. Gubernur mendorong agar lembaga pendidikan, dunia usaha, perbankan, rumah sakit, hingga instansi pemerintah terhubung dengan sistem IKD, sehingga penerapannya semakin luas dan efektif.

Baca juga: Pemblokiran Jalan Pahlawan Gegara Penikaman Remaja: Warga Desak Polisi Bertindak Cepat

Selain peluncuran IKD, Gubernur juga menginstruksikan percepatan perekaman KTP-el di seluruh wilayah Papua Barat. Ia meminta dinas terkait meningkatkan koordinasi, memperkuat dukungan anggaran, menggelar layanan jemput bola ke kampung-kampung, serta memastikan peralatan perekaman selalu tersedia dan berfungsi optimal.

Menurutnya, perekaman KTP-el merupakan fondasi vital bagi penyusunan berbagai program pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan, layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga persiapan Pemilu dan Pilkada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memberi perhatian khusus kepada pemilih pemula, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah 3T.