APBD Mimika 2026 Turun Hampir Rp 1 Triliun: Efisiensi Anggaran Picu Kekhawatiran Publik soal Arah Pembangunan Daerah

Bupati Mimika saat diwawancarai awak media di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 (24/11/2025). (Ist)

Papua – Publik dikejutkan oleh informasi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2026 mengalami penurunan tajam hampir Rp 1 triliun. Dari total APBD sebelumnya sebesar Rp 6,3 triliun, anggaran tahun depan merosot signifikan, menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana pemerintah dapat mempertahankan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengonfirmasi bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi pada sejumlah pos utama, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menegaskan bahwa berkurangnya transfer dana pusat ini berdampak langsung terhadap struktur APBD 2026.

Dalam penjelasannya, Bupati Rettob menyampaikan bahwa pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang ada. Ia menekankan bahwa keputusan efisiensi bukan berasal dari pemerintah daerah, tetapi merupakan konsekuensi kebijakan pusat terkait penyaluran anggaran.

Baca juga: Lemasa Mengepung Kantor Bupati Mimika: Aksi Massa Bongkar Kebuntuan Pengakuan Lembaga Adat Amungme

Di tengah kekhawatiran publik, Bupati Rettob menegaskan bahwa pendekatan pembangunan daerah pada tahun mendatang akan difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Ia mengklaim bahwa pemerintah daerah akan mendengar aspirasi warga sebagai dasar penentuan program prioritas dalam APBD 2026.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kegelisahan publik. Banyak kalangan mempertanyakan sejauh mana komitmen mendengar aspirasi warga dapat diwujudkan ketika ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan masyarakat masih sangat besar dan beragam.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh program yang termuat dalam APBD 2026 telah disusun berdasarkan skala prioritas yang merujuk pada visi-misi pembangunan daerah. Namun dengan berkurangnya anggaran, diprediksi akan ada sejumlah program yang harus dipangkas atau ditunda demi menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti layanan dasar dan bantuan sosial, berpotensi tersisih oleh kegiatan lain yang mungkin dianggap lebih strategis tetapi kurang menyentuh kebutuhan paling mendesak. Pengalaman beberapa tahun terakhir semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.

Baca juga: Tiga Persoalan Krusial Papua Tengah: Tokoh Politik Desak Pemerintah Provinsi Bertindak Cepat

Publik pun kini berada pada posisi menunggu dan mengawasi arah kebijakan pemerintah daerah. Penurunan anggaran dalam jumlah besar menjadi ujian serius bagi transparansi dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan komitmen pro-rakyat yang selama ini selalu digaungkan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk bekerja lebih cermat dan responsif. Masyarakat berharap, meski anggaran menurun, prinsip keberpihakan terhadap kebutuhan warga tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan pembangunan.

Pada akhirnya, penurunan APBD bukan sekadar persoalan angka, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran secara bijaksana. Waktu akan menentukan apakah janji komitmen pemerintah dapat diwujudkan atau justru menambah daftar panjang kekecewaan bagi masyarakat Mimika.