KNPB Yahukimo Menilai Situasi Papua Masuki Fase Krisis Serius Keamanan dan Kemanusiaan

KNPB wilayah Yahukimo saat menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi darurat militer dan kemanusiaan di Tanah Papua, yang digelar di Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (30/12/2025) (Ist)

PAPUA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yahukimo menyatakan bahwa kondisi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta wilayah Tanah Papua secara umum telah berada pada situasi darurat militer dan kemanusiaan.

Pernyataan tersebut disampaikan KNPB wilayah Yahukimo melalui siaran pers tertulis yang dirilis pada Selasa (30/12/2025), sebagai bentuk sikap organisasi terhadap perkembangan situasi keamanan yang dinilai semakin memburuk dan berdampak luas bagi masyarakat sipil.

Dalam pernyataannya, KNPB menilai bahwa operasi militer yang berlangsung di sejumlah wilayah telah memicu ketakutan, penderitaan, serta krisis kemanusiaan berkepanjangan bagi warga Papua, khususnya masyarakat adat di daerah konflik.

Baca juga: Evaluasi Akhir Tahun Polresta Manokwari Catat Puluhan Pelanggaran Personel Sepanjang 2025

KNPB wilayah Yahukimo meminta Tim Operasi Damai Cartenz untuk menghentikan praktik penangkapan yang mereka sebut sebagai penangkapan liar, serta mendesak penghentian serangan udara dan pengeboman di wilayah permukiman warga sipil.

Menurut KNPB, operasi keamanan tersebut diduga telah menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia di kalangan masyarakat sipil, yang seharusnya mendapat perlindungan dalam situasi konflik bersenjata.

KNPB juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan aparat militer Indonesia di wilayah Yahukimo yang diklaim mengakibatkan meninggalnya warga sipil bernama Tobias Silak, Viktor Deal, dan Listin Atis Sam.

Selain itu, organisasi tersebut menyerukan kepada seluruh pihak bersenjata, baik aparat negara maupun kelompok bersenjata lainnya, untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan jatuhnya korban sipil, baik orang asli Papua maupun warga non-Papua.

KNPB wilayah Yahukimo juga menuntut penghentian operasi militer ofensif di Tanah Papua, termasuk penarikan pasukan non-organik dan penghentian serangan udara di wilayah-wilayah perkampungan.

Dalam pernyataan sikapnya, KNPB meminta agar akses tanpa syarat diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, serta pemantau independen guna melakukan pemantauan langsung terhadap situasi kemanusiaan di Papua.

KNPB juga menuntut pembebasan seluruh tahanan politik di Tanah Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang disebut mengalami kriminalisasi di Yahukimo dan wilayah konflik lainnya.

Baca juga: Pertamina Pastikan Pasokan Avtur Aman Jelang Arus Balik, Bandara di Papua Maluku Jadi Perhatian Utama

Selain isu keamanan, KNPB menyoroti dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh operasi militer, termasuk tuntutan penghentian ekspansi industri ekstraktif serta pengembalian tanah adat yang dinilai diambil tanpa persetujuan masyarakat adat.

Dalam siaran pers tersebut, KNPB menyebutkan bahwa lebih dari 103.218 orang telah menjadi pengungsi internal akibat operasi militer di berbagai wilayah, seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan Bintang.

Sebagai jalan keluar jangka panjang, KNPB mendorong dilakukannya reparasi atas tanah adat, pembentukan mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, serta pelaksanaan penentuan nasib sendiri melalui referendum sebagai upaya penyelesaian akar konflik di Tanah Papua.