PAPUA - Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus (FORAPELO) menyoroti pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada sektor perhubungan di Kabupaten Teluk Bintuni. Melalui audiensi bersama Dinas Perhubungan setempat, FORAPELO menegaskan komitmennya untuk mengawal pemanfaatan anggaran Tahun 2026 agar tepat sasaran.
Audiensi yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Teluk Bintuni itu difokuskan pada penguatan transparansi serta pemberdayaan masyarakat adat dalam setiap program yang dibiayai dana Otsus. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat adat.
Anggota FORAPELO, Siprianus Yerkohok, menyampaikan bahwa dana Otsus merupakan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, pengelolaan yang tepat dapat memberikan dampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan di wilayah adat.
Baca juga: Danau Sentani Jadi Magnet Ngabuburit di Jayapura
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat tujuh suku dalam pelaksanaan program, termasuk pada pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga. Keterlibatan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap OAP dalam pembangunan daerah.
“Dana Otsus hadir untuk mensejahterakan masyarakat adat tujuh suku. Karena itu, orang asli Papua harus dilibatkan dan diberdayakan,” ujarnya.
Siprianus juga menilai alokasi dana Otsus di sektor perhubungan tergolong besar. Dengan pengelolaan yang transparan dan terarah, anggaran tersebut diyakini mampu membuka peluang kerja serta meningkatkan kapasitas masyarakat lokal.
Dalam audiensi tersebut, FORAPELO turut menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni atas keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana Otsus dan Dana Bagi Hasil (DBH). Komunikasi yang berjalan dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, kepala dinas bahkan meminta FORAPELO untuk ikut membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. Sinergi tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan anggaran.
Baca juga: Kupang Dok II Jayapura Jadi Primadona Ngabuburit
FORAPELO menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Otsus Papua Jilid II agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat adat. Pengawasan partisipatif dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program.
Selain itu, FORAPELO mendorong setiap kegiatan fisik yang bersumber dari dana Otsus dilengkapi papan informasi. Transparansi visual dinilai penting agar masyarakat mengetahui sumber pembiayaan setiap proyek yang berjalan.
Langkah tersebut juga diyakini dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik. Dengan adanya label atau papan nama, masyarakat dapat ikut memantau perkembangan kegiatan secara langsung.
Melalui audiensi ini, FORAPELO berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat semakin solid. Dana Otsus diharapkan tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran, melainkan benar-benar hadir sebagai solusi nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua di Teluk Bintuni.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
