Konflik Tanah Papua: Busur dan Panah melawan Jet Tempur, Perang Paling Tak Seimbang

Granat yang disebut digunakan dalam sejumlah operasi militer di wilayah pegunungan Papua. (Jubi)

PAPUA - Konflik bersenjata di Tanah Papua kembali menjadi sorotan setelah laporan mengenai bentrokan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menewaskan sejumlah orang. Peristiwa yang terjadi di Soanggama, Kabupaten Intan Jaya, pada 16 Oktober itu dilaporkan berlangsung selama enam setengah jam.

Dalam laporan tersebut, TNI menyatakan menghadapi senjata militer saat kontak tembak berlangsung. Namun rincian senjata yang disebut disita dari pihak TPNPB berupa senapan rakitan, teropong, empat senapan angin, dan sejumlah amunisi memunculkan pertanyaan tentang ketimpangan kekuatan dalam bentrokan tersebut.

TPNPB menyebut hanya tiga dari korban tewas yang terkait dengan perjuangan bersenjata. Laporan lain mengungkap adanya korban sipil, termasuk seorang perempuan lanjut usia yang tenggelam saat melarikan diri, serta seorang warga bernama Agus Kogoya yang disebut dieksekusi setelah menunjukkan kartu identitasnya karena memiliki nama belakang yang sama dengan anggota TPNPB.

Indonesia telah menguasai wilayah Papua sejak 1963, dan pembatasan akses media selama puluhan tahun membuat banyak laporan internasional bergantung pada keterangan resmi militer. Sejumlah pengamat menilai peristiwa di Soanggama lebih menyerupai pembantaian ketimbang bentrokan terbuka, dengan klaim bahwa tiga anggota TPNPB ditangkap dan disiksa sebelum dibunuh.

Baca juga: Rumah Solidaritas Papua Nyatakan Sikap atas Situasi Keamanan dan HAM di Tanah Papua

Beberapa hari setelah insiden tersebut, serangan udara dilaporkan terjadi di Kiwirok, Pegunungan Bintang, dekat perbatasan Papua Nugini. Intensitas serangan udara disebut meningkat sepanjang 2025, mencerminkan penggunaan teknologi militer modern dalam operasi di wilayah pegunungan.

Konflik di Papua kerap disebut sebagai salah satu yang paling tidak seimbang di dunia. Di satu sisi, kelompok bersenjata lokal disebut masih mengandalkan persenjataan sederhana, bahkan busur dan panah di beberapa wilayah. Di sisi lain, negara mengerahkan jet tempur, rudal, drone, hingga mortir dalam operasi militernya.

Sejumlah amunisi yang disebut ditemukan di lapangan mencakup mortir produksi Serbia, drone buatan China, hingga bom dari perusahaan senjata Prancis. Dalam sebuah rekaman yang beredar sebelum kematiannya pada 19 Oktober, seorang komandan TPNPB di Kiwirok menyampaikan pesan terakhirnya di tengah zona serangan udara, berharap perhatian internasional tertuju pada situasi di Papua.

Di balik eskalasi kekerasan, persoalan penguasaan sumber daya alam disebut menjadi faktor strategis yang tak terpisahkan. Wilayah Intan Jaya, termasuk distrik Hitadipa dan Sugapa, berada dalam zona konsesi tambang emas Wabu Block yang luas. Sejak proyek itu dimulai pada 2020, kehadiran aparat keamanan meningkat signifikan.

Dalam tiga bulan terakhir saja, dilaporkan terdapat puluhan pos pemeriksaan baru didirikan di wilayah tersebut. Situasi yang semakin militeristik berdampak pada kehidupan sehari-hari warga, di mana simbol identitas kultural Papua kerap dicurigai sebagai tanda keterkaitan dengan kelompok bersenjata.

Serangan balasan dan operasi keamanan di berbagai distrik Intan Jaya disebut menghancurkan sejumlah kampung dan memicu pengungsian massal. Awal tahun ini, lebih dari 80.000 warga dilaporkan mengungsi secara internal, dan angka itu kini disebut telah melampaui 100.000 orang. Dalam lima tahun terakhir, diperkirakan satu dari sepuluh orang Papua pernah mengalami pengungsian akibat konflik.

Situasi ini diperumit oleh dugaan keterlibatan sejumlah tokoh militer dalam investasi tambang dan perkebunan di Papua. Laporan sebelumnya menyebut adanya pejabat aktif dan purnawirawan yang menjadi investor di perusahaan terkait proyek tambang, memicu tudingan konflik kepentingan yang sempat berujung pada gugatan hukum terhadap aktivis.

Perubahan kepemimpinan nasional turut memengaruhi dinamika konflik. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan Trans-Papua sepanjang ribuan kilometer dan inisiatif agribisnis skala luas terus berjalan. Perluasan provinsi melalui regulasi 2021 juga dinilai memperluas kehadiran aparat serta sistem pengawasan di wilayah Papua.

Belakangan, TNI menyatakan akan kembali menggunakan istilah OPM (Gerakan Papua Merdeka) alih-alih KKB untuk menyebut kelompok bersenjata. Bagi sebagian warga Papua, istilah tersebut bukan sekadar nama organisasi, melainkan simbol perasaan kolektif tentang nasib dan identitas. Dalam realitas konflik yang terus berlangsung, perbedaan tafsir itu menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan semata soal keamanan, melainkan juga sejarah, identitas, dan perebutan ruang hidup yang belum menemukan titik damai.