Malaria Papua Dominasi 95 Persen Kasus Nasional, Kemenkes Perkuat Skrining Lewat CKG

Ilustrasi (Ist)

PAPUA - Upaya pengendalian malaria di Tanah Papua menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan bahwa skrining malaria di wilayah ini mengalami peningkatan drastis sebesar 337 persen dalam kurun waktu empat tahun.

Jika pada 2021 jumlah pemeriksaan tercatat sekitar 983 ribu kali, maka pada 2025 angka tersebut melonjak menjadi 4,3 juta kali pemeriksaan. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sistem deteksi dini sekaligus perluasan jangkauan layanan kesehatan di daerah endemis.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menilai capaian tersebut sebagai kemajuan penting dalam strategi pengendalian malaria nasional. "Kita semakin mampu menemukan kasus-kasus yang sebelumnya tidak teridentifikasi, sehingga dapat segera diberikan penanganan yang tepat," ujarnya. (26/2/26)

Baca juga: Sat Binmas Polres Boven Digoel Serahkan Alat Pendukung dan Edukasi Layanan 110 kepada Satpam Tanah Merah

Seiring dengan meningkatnya jumlah pemeriksaan, angka penemuan kasus juga mengalami kenaikan sebesar 136 persen, dari sekitar 282 ribu kasus pada 2021 menjadi 667 ribu kasus pada 2025. Namun, peningkatan ini tidak serta-merta menunjukkan lonjakan penularan.

Menurut Aji, kenaikan jumlah kasus yang terdeteksi lebih disebabkan oleh meningkatnya cakupan pemeriksaan atau Annual Blood Examination Rate (ABER), yang melonjak dari 22 persen menjadi 74 persen. Artinya, semakin banyak penduduk yang diperiksa, semakin besar pula kemungkinan kasus teridentifikasi.

"Positivity rate justru menurun dari sekitar 29 persen menjadi 16 persen, yang menunjukkan bahwa upaya kita untuk mengendalikan penyebaran sudah mulai memberikan hasil," jelasnya.

Data tren terbaru menunjukkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 699.992 kasus malaria dengan 124 kematian. Sementara itu, hingga 23 Februari 2026, telah ditemukan 53.246 kasus dengan 20 kematian. Angka ini terus dipantau sebagai bagian dari evaluasi berkala program pengendalian malaria.

Baca juga: Kejari Merauke Resmi Tingkatkan Dugaan Korupsi BUMD Boven Digoel ke Tahap Penyidikan

Secara nasional, sekitar 80 persen kabupaten dan kota di Indonesia telah mencapai eliminasi malaria. Namun di Tanah Papua, baru 3 dari 42 kabupaten yang berhasil mencapai status tersebut, menunjukkan tantangan yang masih besar di kawasan timur Indonesia.

Sebanyak 95 persen kasus malaria nasional terkonsentrasi di Papua. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai episentrum perjuangan eliminasi malaria sekaligus fokus utama intervensi pemerintah pusat.

"Kita harus fokus memperkuat diagnosis cepat, pengobatan tepat, dan pengendalian vektor untuk terus menekan angka kasus," tambah Aji.

Sebagai langkah lanjutan, pada tahun ini skrining malaria akan diintegrasikan secara bertahap ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya di daerah dengan tingkat endemisitas tinggi. Tahap awal implementasi akan difokuskan pada anak usia sekolah sebagai kelompok rentan.

Baca juga: Perpustakaan Umum Jayapura Jadi Ruang Tumbuh Literasi Generasi Muda Papua

Pemerintah juga memastikan efektivitas obat antimalaria yang digunakan saat ini masih terjaga. Berdasarkan studi efikasi 2024–2025 yang dilakukan bersama WHO dan mitra, obat utama DHP serta alternatif ASPY dan AL masih menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani kasus malaria.

"Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai eliminasi malaria pada 2030. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita bisa segera mewujudkan target tersebut," pungkas Aji.