UNCRI Luluskan 50 Sarjana Hukum Perdana

Suasana yudisium perdana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) di Manokwari, Papua Barat, Rabu (25/3/2026). (Ist)

PAPUA - Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) mencatat sejarah baru dengan meluluskan 50 sarjana hukum dalam yudisium perdana Program Studi Ilmu Hukum tahun akademik 2025/2026 yang digelar di Manokwari, Rabu (25/3/2026).

Yudisium tersebut dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Henrikus Renjaan, dan turut dihadiri Rektor UNCRI, Prof. Dr. Robert Hamar, serta civitas akademika lainnya dalam suasana penuh khidmat.

Sebanyak 50 mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan resmi menyandang gelar Sarjana Hukum, menandai keberhasilan proses pendidikan yang telah mereka tempuh selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Imunisasi Anak Warga Binaan Terjamin, Lapas Perempuan Manokwari Ambil Peran

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum menegaskan bahwa yudisium bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan pengakuan atas capaian akademik, kedisiplinan, dan integritas para mahasiswa.

“Momentum ini juga merupakan pengakuan atas kompetensi yang telah ditempa melalui proses pendidikan hukum. Saudara tidak hanya memperoleh gelar akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional sebagai bagian dari komunitas penegak hukum di Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmen fakultas dalam melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, etika, dan profesionalisme dalam praktik hukum.

“Kelulusan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian saudara di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor UNCRI menyampaikan bahwa yudisium merupakan momen penting dalam meneguhkan identitas para lulusan sebagai sarjana hukum yang memiliki tanggung jawab sosial.

Baca juga: Resmikan Puskesmas Kawagit, Bupati Boven Digoel Dorong Akses Kesehatan

“Hari ini bukan sekadar hari kelulusan, tetapi peneguhan identitas. Saudara hari ini ditetapkan sebagai Sarjana Hukum, sebuah gelar yang tidak hanya mencerminkan capaian akademik, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa para lulusan akan dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks di Tanah Papua, termasuk persoalan hukum adat, hak ulayat, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Di sinilah peran saudara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang masih terpinggirkan,” ujarnya.

Rektor juga menambahkan bahwa keberagaman latar belakang para lulusan, mulai dari anggota kepolisian, aparatur sipil negara, hingga mantan pejabat daerah, menjadi kekuatan tersendiri dalam dunia pendidikan.

“Jadilah terang bagi masyarakat, bukan sekadar pencari status. Yang akan dikenang bukan hanya gelar saudara, melainkan apa yang saudara lakukan dengan gelar itu,” pungkasnya.