Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika Soroti Proyek Tanpa Kontrak

Gambar Ilustrasi

PAPUA - Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika mengungkap temuan serius terkait pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah di beberapa distrik.

Temuan tersebut mencakup dugaan proyek yang berjalan tanpa kontrak resmi serta minimnya transparansi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, aliansi juga menyoroti kurangnya pelibatan pengusaha Orang Asli Papua dalam kegiatan yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Di lapangan, aktivitas penataan lingkungan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dilaporkan sudah berjalan.

Baca juga: Koperasi Pendulang Emas Jadi Solusi DPRK Mimika

Namun, kegiatan tersebut dinilai tidak memiliki kejelasan administrasi kontrak yang sah.

Kondisi ini memunculkan kecurigaan publik terhadap mekanisme pelaksanaan yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aliansi juga menemukan indikasi adanya keterlibatan pihak tertentu yang diduga berasal dari lingkaran dekat dalam proyek tersebut.

Tidak hanya itu, ditemukan pula praktik penggunaan nama pengusaha OAP yang diduga hanya dijadikan formalitas administratif.

Baca juga: Pesawat TNI AU A-400M Mendarat Perdana di Timika, Perkuat Operasi Udara Timur

Sementara pelaksanaan pekerjaan di lapangan justru dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan Orang Asli Papua.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka hal tersebut dinilai sebagai penyimpangan serius.

Praktik tersebut tidak hanya melanggar etika administrasi, tetapi juga mencederai hak ekonomi masyarakat asli Papua.

Ketua Aliansi, Emus Kogoya, menegaskan bahwa persoalan ini sudah berada pada level yang tidak bisa diabaikan.

Baca juga: Paskah Timika: Kota Dihiasi Ornamen Religius yang Memukau

Ia meminta pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Aliansi juga mendesak Inspektorat Kabupaten Mimika untuk segera melakukan audit menyeluruh.

Menurut mereka, transparansi sangat penting karena kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara.

Sorotan ini muncul bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Aliansi meminta klarifikasi apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan visi dan misi yang telah dijanjikan.

Mereka juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap menempuh langkah advokasi lebih lanjut jika tidak ada respons serius dari pemerintah.