Dialog Papua Disorot, JDP Ingatkan Ubah Pendekatan

Juru Bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, S.H. (Ist) 

PAPUA - Wacana dialog antara pemerintah pusat dan berbagai pihak di Tanah Papua kembali menguat setelah adanya sinyal positif dari Presiden terkait kesediaan membuka ruang komunikasi.

Jaringan Damai Papua (JDP) merespons perkembangan tersebut dengan sikap kritis, meskipun secara umum menyambut baik peluang dialog sebagai langkah awal menuju perdamaian.

JDP menilai, niat membuka ruang dialog tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan di Papua.

Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, menegaskan bahwa aspirasi dialog sebenarnya telah lama menjadi harapan mayoritas masyarakat Papua.

Menurutnya, penyelesaian konflik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui proses perundingan yang terbuka dan setara.

Baca juga: Pria Tewas Bersimbah Darah di Ruko Timika

Ia juga menekankan bahwa penggunaan pendekatan keamanan selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan yang terjadi di Papua.

“Dialog adalah jalan penyelesaian terbaik dan damai untuk mewujudkan rekonsiliasi serta menyudahi konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua. Pemerintah harus mengedepankan cara-cara damai untuk mengakhiri konflik di sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar Warinussy.

JDP secara tegas mengingatkan agar pemerintah tidak lagi mengedepankan operasi militer sebagai instrumen utama dalam menangani konflik di wilayah tersebut.

Selain itu, kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) juga turut disoroti karena dianggap belum menyentuh akar persoalan sosial-politik yang dihadapi masyarakat Papua.

Dalam pandangan JDP, pendekatan yang terlalu berorientasi pada keamanan justru berpotensi memperpanjang konflik dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, JDP mendorong pemerintah untuk kembali berpegang pada mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam regulasi tersebut, urusan keamanan di Papua seharusnya lebih menekankan pendekatan domestik yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

JDP juga menyampaikan sejumlah poin penting yang dinilai krusial bagi masa depan Papua.

Salah satunya adalah perlunya pendekatan humanis dengan menghapus stigma terhadap masyarakat Papua yang kerap dipersepsikan sebagai pihak yang berseberangan dengan negara.

Selain itu, penguatan nilai kebangsaan melalui pendekatan damai dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik sosial yang berkepanjangan.

Baca juga: Silaturahmi Hangat, Rumah Yatim Baiturrosul Satukan Kebersamaan di Mimika

JDP juga mendesak adanya penataan ulang arah pembangunan di Papua agar lebih mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia serta menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.

Menurut JDP, pembangunan yang tidak sensitif terhadap aspek sosial dan budaya hanya akan memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, JDP mengingatkan bahwa pendekatan kekerasan bukanlah solusi yang tepat untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan sosial dan kemasyarakatan harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan di Tanah Papua.

JDP berharap momentum sinyal dialog ini dapat dimanfaatkan secara serius oleh pemerintah untuk membangun jalan damai yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.