PAPUA - Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027 melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara usai penutupan Musrenbang yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, undangan kegiatan tidak hanya ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Baca juga: Musrenbang Otsus Mimika Tuntas, Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Rakyat
Menurutnya, lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh intelektual, kelompok perempuan, hingga mitra kerja pemerintah daerah turut dilibatkan dalam forum tersebut.
Septinus menegaskan bahwa pembangunan daerah saat ini tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Ia menyebut, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting untuk memastikan arah pembangunan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Baca juga: Pondok Tahfidz Tumbuhkan Generasi Qurani Di Timika
Dengan adanya partisipasi luas, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menanggapi adanya informasi pihak yang tidak menerima undangan, Septinus menjelaskan hal tersebut kemungkinan disebabkan kendala teknis dalam proses distribusi.
Ia menduga terdapat undangan yang tidak sampai ke tujuan atau terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kegiatan.
Meski demikian, secara administrasi pihaknya telah mendistribusikan undangan kepada seluruh pihak yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: Aksi Nelayan Desa Lermatang Berakhir Damai, Kompensasi Disepakati
Ke depan, Bappeda Mimika akan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi undangan guna memastikan tidak ada pihak yang terlewat.
Ia menekankan bahwa kehadiran seluruh stakeholder dalam Musrenbang merupakan hal krusial dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah akan terus membangun komunikasi aktif agar partisipasi seluruh elemen masyarakat dapat semakin maksimal dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Papuanewsonline.com