Patah Panah Akhiri Konflik, Ribka Haluk Kawal Perdamaian Adat di Wamena

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, tokoh adat, aparat keamanan, dan masyarakat saat mengikuti prosesi adat patah panah (Ist)

PAPUA - Perdamaian adat kembali diteguhkan di Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun langsung menghadiri prosesi perdamaian konflik perang suku yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026).

Prosesi perdamaian tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua Pegunungan setelah melalui rangkaian konflik yang melibatkan kelompok masyarakat dari dua kubu yang bertikai. Perdamaian ditandai dengan ritual adat patah panah yang melambangkan berakhirnya permusuhan dan dimulainya kembali hubungan persaudaraan.

Selain ritual adat, kedua belah pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, serta tokoh adat setempat.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah yang telah membuka ruang dialog sehingga konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme adat.

Menurut Ribka, penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di Papua Pegunungan.

"Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat," kata Ribka.

Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia berupa apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Papua Pegunungan yang memilih jalan damai dibandingkan memperpanjang konflik.

Sebagai perempuan asli Papua, Ribka mengaku terharu menyaksikan para tokoh adat mampu menyelesaikan persoalan dengan pendekatan budaya yang diwariskan para leluhur.

Baca juga: Keluarga Mama Yasinta Minta Kejelasan, Mengaku Kehilangan Kontak Sejak Video Viral

"Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar," ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama pembangunan. Menurutnya, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila kondisi daerah masih diwarnai konflik dan ketidakstabilan.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman sehingga pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

"Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun," tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka mengajak masyarakat agar mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan.