Aktivitas Tambang di Raja Ampat Masih Tunggu Kajian Mabes Polri

Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo. (Dok. Humas Polres Sorong Kota)

PAPUA - Kelanjutan aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, masih menunggu hasil evaluasi dari Mabes Polri. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, usai memimpin upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-79 di Alun-Alun Aimas, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (1/7/2025).

Brigjen Gatot mengungkapkan bahwa polemik tambang di Raja Ampat menjadi isu yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun sejumlah langkah awal telah dilakukan, penanganan secara penuh masih berada di bawah kewenangan Mabes Polri.

"Sampai saat ini, Mabes Polri masih mendalami dan mengevaluasi situasinya. Jadi kita juga masih menunggu arahan lebih lanjut," ujar Kapolda.

Ssmentara terkait dengan pemalangan kawasan wisata Pulau Wayag, Brigjen Gatot menyebutkan bahwa secara umum situasi di lokasi sudah cukup kondusif. Namun demikian, pihaknya masih akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan apakah masyarakat setempat sudah mengizinkan kembali aktivitas pariwisata atau belum.

"Kita akan cek lagi di lapangan. Apakah warga sekitar Wayag sudah membuka akses untuk wisatawan atau belum, itu masih kami pastikan," tambahnya.

Kapolda Brigjen Gatot juga menjelaskan bahwa aktivitas tambang Gag Nikel sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah pusat. Namun, ia mengakui bahwa izin tersebut masih menyisakan sejumlah perdebatan terkait kontrak dan implementasi teknis di lapangan.

"Yang pasti, tambang Gag Nikel itu satu-satunya yang sudah mendapat izin. Tapi tetap saja masih ada kontroversi yang menyertainya," jelasnya.

Lebih lanjut, Brigjen Gatot mengungkapkan bahwa Polda Papua Barat Daya hingga saat ini belum memiliki markas komando (mako) permanen. Saat ini pihaknya masih berupaya bersama pemerintah daerah untuk mencari lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan mako Polda.

"Kami masih dibantu Pemda untuk pencarian lahan. Setelah ada mako, baru kita akan maksimalkan kinerja dan perkuat kelembagaan," ujarnya.

Terkait personel, Kapolda mengatakan jumlah anggota kepolisian di wilayah Papua Barat Daya sudah mengalami peningkatan signifikan. Dari yang awalnya hanya sekitar 2.000 personel, kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 3.500 orang.

"Idealnya kita butuh sekitar 7.000 hingga 8.000 personel untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Polda Papua Barat Daya," tutup Brigjen Gatot.