Yo Ondofol Ramses Wally Soroti Pergeseran Pejabat PUPR Papua: “Jangan Korbankan Pejabat Berintegritas demi Kepentingan Tertentu”

Yo Ondofol Kampung Babrongko, Ramses Wally (papuaterkini)

Papua — Tokoh adat Papua sekaligus Yo Ondofol Kampung Babrongko, Ramses Wally, angkat suara terkait adanya pergeseran sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua yang dinilainya tidak wajar.

Menurut Ramses, langkah tersebut terjadi pada masa Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah sebelumnya, dan perlu ditinjau ulang demi menjaga keadilan birokrasi dan keberlanjutan program pembangunan di Papua.

Di sisi lain, Ramses menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri atas langkah cepat dan tegasnya dalam memperbaiki sistem pemerintahan.

“Beliau sudah tunjukkan dengan sidak ke rumah sakit dan langsung mengambil langkah tegas. Jika ada yang tidak beres, beliau bertindak. Itu bukti pemimpin yang bekerja untuk rakyat,” ujar Ramses Wally di Jayapura, Senin (10/11/2025).

Ramses mengaku bangga sebagai masyarakat Papua yang menyaksikan langsung gebrakan nyata di awal kepemimpinan Gubernur Fakhiri. Ia menilai kehadiran Fakhiri membawa semangat baru dalam birokrasi dan pelayanan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Ketua FOPERA Desak Satgas MBG Segera Mengganti Yayasan SPPG

“Saya bangga dengan gaya kepemimpinan beliau yang tidak hanya bicara, tapi turun langsung ke lapangan. Sekarang tinggal para kepala dinas dan pejabat di bawahnya yang harus jujur, loyal, dan sejalan dengan arah kebijakan gubernur,” ujarnya.

Meski memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua, Ramses menyoroti adanya pergeseran pejabat definitif di Dinas PUPR yang dianggap janggal dibandingkan dengan OPD lainnya.
 Dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu, seluruh OPD diketahui mengisi jabatan yang kosong. Namun di Dinas PUPR, justru pejabat yang sudah menjabat secara definitif malah dipindahkan ke posisi lain.

“Ini pergeseran yang menimbulkan tanda tanya. Karena yang digeser adalah pejabat definitif, padahal masih banyak posisi kosong yang bisa diisi tanpa harus memindahkan orang yang sudah punya jabatan tetap,” tegas Ramses.

Ia mencontohkan salah satu kasus, yakni Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua yang dipindahkan ke bidang lain, serta salah satu kepala seksi yang sudah memiliki pejabat definitif juga digeser ke posisi berbeda.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya menimbulkan keresahan di internal pegawai, tetapi juga dapat mengganggu jalannya program strategis yang telah dirancang untuk masyarakat.

Ramses tidak menampik adanya kemungkinan kepentingan tertentu di balik pergeseran jabatan tersebut.

“Ini permainan apa dan untuk kepentingan siapa? Kalau secara aturan, jabatan yang kosong seharusnya diisi oleh yang baru, bukan menggusur pejabat definitif. Saya melihat ini sudah terstruktur dan melibatkan kepentingan tertentu,” ujarnya dengan nada kritis.

Ia meminta Gubernur Papua untuk segera mengevaluasi kebijakan mutasi di Dinas PUPR, agar pembangunan di Papua tetap berjalan sesuai visi utama: berpihak pada masyarakat, bukan pada kelompok tertentu.