Pemkab Mimika Perkuat Pemahaman Anti-Korupsi Lewat Sosialisasi Hukum Bersama Kejari

Tampak Penyerahan cinderamata dari Kejari Mimika ke Pemkab Mimika (Dok. Pemkab Mimika)

Papua – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Hukum kembali menggandeng Kejaksaan Negeri Mimika untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum yang berfokus pada pencegahan praktik korupsi di lingkungan birokrasi daerah. Kegiatan ini digelar di Kantor BPKAD Mimika pada Jumat, 14 November 2025.

Acara tersebut menjadi ruang edukasi bagi para pejabat pengelola anggaran guna memahami secara lebih mendalam aturan yang mengatur tata kelola keuangan pemerintah. Kolaborasi Pemkab dan Kejari ini disebut sebagai langkah strategis untuk mengurangi potensi penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemahaman hukum bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga fondasi moral bagi aparatur dalam menjalankan tugas. Ia menyoroti bahwa korupsi selalu berdampak luas, mulai dari tersendatnya pembangunan hingga hilangnya kepercayaan masyarakat.

Baca juga: BI Papua Pastikan Inflasi Terkendali dan Stok Pangan Aman Menjelang Natal dan Tahun Baru

Menurut Frans, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di OPD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Para pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, serta pengelola program diharapkan memahami secara menyeluruh regulasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab aparatur tidak hanya sebatas menjalankan prosedur, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan dengan integritas. Pelayanan publik yang bersih, menurutnya, hanya dapat terwujud melalui aparatur yang memahami dan mematuhi aturan dengan penuh kesadaran.

Kegiatan sosialisasi ini diisi dengan penjelasan materi hukum serta diskusi bersama jaksa terkait potensi pelanggaran yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait situasi yang mereka hadapi dalam pelaksanaan tugas.

Pemkab Mimika menilai kegiatan semacam ini penting dilakukan secara rutin agar aparatur daerah tidak hanya menghindari kesalahan administratif, tetapi juga mampu mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana korupsi sedini mungkin.

Kejaksaan Negeri Mimika melalui program penerangan hukum menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Sinergi ini diharapkan memperkuat budaya anti-korupsi di seluruh OPD.

Baca juga: Mantan Anggota OPM Pilih Damai, Ingin Bangun Papua Bersama NKRI

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemkab Mimika berharap seluruh aparatur semakin memahami batasan kewenangan, prosedur keuangan, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Upaya pencegahan dini dianggap jauh lebih efektif daripada penindakan setelah terjadi pelanggaran.

Pada akhirnya, kerja sama antara Pemkab dan Kejari Mimika ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Mimika.