Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika Soroti DPA SKPD 2026

Pimpinan Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Mimika saat menyampaikan pernyataan sikap (Ist)

PAPUA - Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Mimika menyambut penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Momentum ini dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam memastikan roda pembangunan daerah berjalan sesuai perencanaan dan tepat waktu.

Meski demikian, Aliansi menegaskan bahwa pernyataan Bupati terkait adanya proyek arahan harus dibuktikan melalui praktik yang transparan dan adil dalam pelaksanaan proyek. Mereka menilai komitmen di atas kertas perlu diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.

Menurut Aliansi, komitmen administrasi tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan dokumen. Perlindungan terhadap pengusaha Orang Asli Papua harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar memberi ruang partisipasi dan akses terhadap proyek daerah.

Aliansi juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan. Mereka mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan nama perusahaan OAP tanpa keterlibatan langsung dalam pengerjaan proyek.

Baca juga: Ini Salon terdekat di Abepura Jayapura

“Kami mendukung transparansi anggaran. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengusaha OAP benar-benar diberi ruang untuk bekerja, bukan sekadar dicantumkan namanya dalam dokumen,” tegas perwakilan Aliansi OAP Mimika.

Percepatan penyerahan DPA disebut sebagai langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, Aliansi menilai percepatan tersebut harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan terbuka, agar setiap program dan kegiatan benar-benar berdampak bagi masyarakat lokal.

Selain itu, Aliansi mendorong transparansi penuh dalam proses tender dan pelaksanaan proyek APBD 2026. Proses lelang dan penunjukan penyedia jasa diharapkan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tidak menyimpang dari regulasi yang berlaku.

Mereka juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan afirmatif bagi OAP agar berjalan sesuai semangat Perpres 108 Tahun 2025. Kebijakan tersebut dinilai sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi ekonomi pengusaha asli Papua di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Aliansi turut mengajak DPRD, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan anggaran. Pengawasan kolektif dinilai menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

Baca juga: Ini Puskesmas terdekat di Abepura Jayapura

Dalam pernyataannya, Aliansi juga secara tegas menolak praktik penyalahgunaan nama perusahaan OAP dalam bentuk apa pun. Mereka menilai praktik semacam itu tidak hanya merugikan pengusaha asli Papua, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keberpihakan.

Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelaksanaan APBD 2026. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan ekonomi masyarakat OAP.

“Pembangunan di Mimika harus memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Transparansi dan keadilan adalah kunci,” tutup pernyataan Aliansi.