PAPUA - Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (6/2/2026), sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan status perlintasan di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana perbatasan, sekaligus memastikan kesiapan PLBN Yetetkun dalam mendukung pelayanan lintas negara yang lebih luas, aman, tertib, dan modern bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam peninjauan tersebut, Sekjen BNPP RI didampingi oleh Bupati Boven Digoel, Roni Omba, serta unsur TNI dan Polri, yang bersama-sama mengevaluasi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari akses jalan, bangunan pelayanan, hingga sistem pengamanan kawasan perbatasan.
Bupati Boven Digoel Roni Omba menyampaikan bahwa peningkatan status perlintasan di wilayahnya diharapkan dapat membuka akses ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus mempercepat laju pembangunan daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Menurutnya, keberadaan PLBN Yetetkun yang representatif akan menjadi pintu masuk baru bagi aktivitas perdagangan, mobilitas sosial, dan pertukaran budaya lintas negara, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
Selain berdampak pada sektor ekonomi, peningkatan status perlintasan juga diproyeksikan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya dalam bidang sosial, keamanan, dan pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.
Sekjen BNPP RI menegaskan bahwa penguatan fungsi PLBN Yetetkun tidak hanya bertujuan mempermudah arus lintas batas, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat, mengingat wilayah perbatasan memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang cukup kompleks.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam memastikan pengelolaan perbatasan berjalan optimal, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
PLBN Yetetkun kini mulai menampilkan wajah baru perbatasan sebagai beranda depan negara, seiring dengan upaya penataan kawasan yang lebih modern, tertib, dan humanis, sehingga mampu mencerminkan kehadiran negara di wilayah terluar.
Pada tahun 2025, pemerintah juga berhasil melaksanakan survei densifikasi atau perapatan pilar batas negara RI–PNG dengan memasang 20 pilar, terdiri dari satu pilar tipe A dan 19 pilar tipe B, sebagai bagian dari upaya penegasan kedaulatan wilayah.
Baca juga: Rekonstruksi Pembunuhan Dowansiba, Polisi Peragakan 18 Adegan untuk Ungkap Kronologi Lengkap
Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan status perlintasan, sekaligus memastikan kejelasan batas negara yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas keamanan dan hubungan bilateral kedua negara.
Dengan semakin memadainya infrastruktur perbatasan, pemerintah optimistis PLBN Yetetkun dapat segera ditetapkan sebagai pintu masuk resmi lintas negara yang representatif dan mampu mendorong pengembangan kawasan perbatasan terpadu.
Pemerintah daerah pun berharap percepatan peningkatan status ini dapat segera terealisasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, akses layanan publik, dan terbukanya peluang ekonomi baru.
Upaya berkelanjutan ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke pelosok tanah air.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
