Kesehatan Papua Diperkuat, Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah

Wamendagri Ribka (Klik Papua)

PAPUA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas manajemen rumah sakit daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura pada Jumat (27/3/2026).

Menurut Ribka Haluk, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan berbagai rapat koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas kondisi pelayanan kesehatan di Papua.

Baca juga: Penjarahan Beras Bulog Keneyam: Warga Nduga Mengaku Terdesak Krisis Ekonomi

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong langkah konkret guna memperbaiki sistem pengelolaan rumah sakit, terutama pada sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas pembenahan.

Dalam rapat yang sebelumnya digelar di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, sejumlah persoalan strategis teridentifikasi dan menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera ditangani.

Beberapa persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, hingga rencana perbaikan tata kelola manajemen rumah sakit secara menyeluruh.

Baca juga: DPR Thobias Bagubau: Jelaskan Tupoksi Dewan kepada Masyarakat

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk memberikan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit daerah di Provinsi Papua.

Tiga rumah sakit yang akan mendapatkan pendampingan tersebut yaitu RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura, serta RSUD Yowari yang berada di Kabupaten Jayapura.

Ribka Haluk menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan sejumlah peserta yang terdiri dari unsur pimpinan serta bagian-bagian penting dalam struktur pengelolaan rumah sakit.

Peserta yang diusulkan antara lain meliputi direktur rumah sakit, bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan, tata kelola sumber daya manusia, serta bagian umum.

Baca juga: Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Desak Audit Anggaran MRP se-Tanah Papua oleh BPK RI

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut para peserta dapat mempelajari secara langsung praktik terbaik pengelolaan rumah sakit yang telah diterapkan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

Ia juga menilai bahwa pelaksanaan Bimtek secara tatap muka selama beberapa hari akan jauh lebih efektif dibandingkan kegiatan daring, karena peserta dapat melihat langsung sistem pengelolaan yang berjalan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan membantu penyediaan fasilitas akomodasi dan transportasi selama pelatihan berlangsung di Yogyakarta. Pemerintah berharap program pendampingan ini dapat mempercepat perbaikan tata kelola rumah sakit di Papua sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).