Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Desak Audit Anggaran MRP se-Tanah Papua oleh BPK RI

Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) menggelar aksi di Kantor BPK RI (Jubi)

PAPUA - Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar di Kantor BPK RI di Jakarta pada Kamis (26/3/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes mahasiswa yang menilai adanya dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran serta lemahnya peran MRP dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Ketua Umum IMAPA Jadetabek, Akianus Wenda, mengatakan bahwa MRP merupakan lembaga penting yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Lembaga ini memiliki mandat untuk melindungi hak adat, agama, perempuan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Papua.

Baca juga: Persipura Jayapura: Dua Striker Baru Masih Adaptasi, Rahmad Darmawan Minta Kerja Keras di Sisa Laga

Namun menurutnya, dalam praktik yang terjadi di lapangan, fungsi tersebut dinilai belum berjalan secara optimal. Ia menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk transparansi penggunaan anggaran lembaga tersebut.

Akianus menyebut bahwa berbagai laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran hingga puluhan miliar rupiah menjadi alasan kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan audit secara menyeluruh dan terbuka oleh BPK RI.

Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa Papua untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat,” ujar Akianus dalam pernyataan tertulisnya.

Baca juga: Pemprov Tunggu Edaran Resmi Kemendagri Terapkan WFH

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas lembaga publik sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dibentuk untuk melindungi hak-hak mereka tetap terjaga.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Pengge Penggu, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga BPK RI benar-benar melakukan audit terhadap penggunaan anggaran MRP di seluruh wilayah Tanah Papua.

Ia juga menyampaikan bahwa mahasiswa siap meningkatkan eskalasi aksi jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang serius dari lembaga terkait.

Baca juga: Konflik Maybrat Memanas, TPNPB Klaim Serangan ke Pos Militer di Aifat Selatan

“Jika BPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.