Penguatan KPH Didorong, Kulit Masoi Jadi Andalan Ekonomi Berkelanjutan di Mansel

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mendorong penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Klik Papua)

PAPUA - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mendorong penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna mengoptimalkan pengelolaan komoditas unggulan kulit masoi di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, menegaskan bahwa penguatan KPH menjadi langkah penting dalam meningkatkan pendampingan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan KPH yang kuat akan memperkuat fungsi fasilitasi terhadap kelompok perhutanan sosial yang mengelola hasil hutan bukan kayu.

Baca juga: Pemprov Papua Kebut Penertiban Aset, Gubernur Fakhiri Bentuk Tim Khusus

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelepasan perdana pengiriman kulit masoi produksi Kelompok Perhutanan Sosial Yarmatum di Distrik Ransiki.

Jimmy menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui pengisian jabatan secara optimal agar pendampingan di lapangan berjalan maksimal.

Potensi hasil hutan bukan kayu di Manokwari Selatan, khususnya kulit masoi, dinilai sangat menjanjikan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan.

Baca juga: Evaluasi Listrik Venue Eks PON Papua, PLN dan Pemprov Siapkan Penyesuaian Daya

Komoditas ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem hutan.

Berdasarkan data resmi, luas areal perhutanan sosial Hutan Desa Yarmatum mencapai 4.991 hektare dengan sebagian dimanfaatkan untuk produksi kulit masoi.

Baca juga: Suara Mahasiswa Papua Menggema, Desak Investigasi Tuntas Tragedi Dogiyai

Dari total luasan tersebut, sekitar 1.000 hektare dimanfaatkan dengan target produksi mencapai 80 ton per tahun.

Pada pengiriman perdana, masyarakat berhasil mencatat transaksi sebesar Rp85 juta dari penjualan 1,7 ton kulit masoi.

Jika produksi berjalan sesuai rencana, nilai ekonomi komoditas ini diperkirakan dapat mencapai hingga Rp4 miliar per tahun.

Di sisi lain, Kepala CDK/KPHP Wilayah II Mansel, Kristian Fonataba, mengungkapkan keterbatasan sumber daya yang masih dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan.

Ia menyebutkan jumlah personel yang terbatas serta kebutuhan sarana operasional menjadi tantangan dalam menjangkau wilayah kerja yang luas.

Meski demikian, kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah diyakini dapat memperkuat pengelolaan perhutanan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.