Masyarakat Adat Keerom Desak Pengusutan Oknum Aparat: Dugaan Intimidasi dan Konspirasi dalam Kasus Tambang PT Sawerigading Internasional Group

Keadaan hutan akibat tambang ilegal di Keerom (Istimewa)

PAPUA — Kasus dugaan tambang ilegal yang melibatkan PT Sawerigading Internasional Group di Kabupaten Keerom, Papua, kembali menuai sorotan publik. Masyarakat adat Keerom menuding adanya tindakan intimidatif dan intervensi sepihak oleh oknum aparat kepolisian, yang dinilai tidak hanya menyalahi prosedur, tetapi juga merusak kepercayaan warga terhadap penegakan hukum di tanah Papua.

Aksi frontal sejumlah oknum aparat yang mendatangi Absalom serta Ketua Dewan Adat Keerom, Jack Mekawa, dinilai sebagai bentuk pemaksaan kehendak. Mereka disebut memaksa agar alat berat milik perusahaan, termasuk excavator rusak, disita tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurut keterangan warga adat, AKP Katman, yang diketahui merupakan anggota Polres Keerom, diduga bertindak di luar kewenangan dan seolah mendapat instruksi dari penyidik Subdit Tipidter Polda Papua dalam penanganan perkara ini.

Baca juga: Mahasiswa Uncen Jayapura Gelar Aksi Damai, Desak Pemerintah Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi Tanah Papua

“Kami menilai tindakan AKP Katman dan beberapa aparat Tipidter itu tidak sesuai prosedur. Mereka memaksa mengambil barang di lokasi dengan alasan penyitaan, padahal proses hukum belum jelas dan perusahaan memiliki izin resmi dari Pemerintah Provinsi Papua,” ujar salah satu perwakilan masyarakat adat Keerom dalam pertemuan bersama pihak perusahaan dan pemerintah daerah, Minggu (9/11/2025).

Masyarakat adat menegaskan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Sawerigading Internasional Group telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Provinsi Papua, serta mendapatkan surat dukungan dan persetujuan dari Dewan Adat Keerom melalui Ketua Jack Mekawa.

Selain itu, kegiatan tambang tersebut diketahui berjalan atas sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Keerom, dan seluruh dokumen legalitas sudah disampaikan kepada pihak berwenang.

“Kami bahkan sudah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri karena kecewa dengan cara penanganan aparat di lapangan,” tambah perwakilan masyarakat.
“Jika Polres Keerom memang ingin menegakkan hukum, lakukan dengan koordinasi yang benar. Jangan gunakan cara-cara intimidatif yang memicu ketegangan di masyarakat.”

Dalam keterangannya, masyarakat juga mengungkap adanya percakapan telepon antara oknum aparat dengan pihak masyarakat adat, yang diduga mengandung nada ancaman. Dalam percakapan itu, disebutkan bahwa oknum aparat akan menggunakan “kekuatan senjata” apabila pihak adat menolak penyerahan alat tambang.

“Kami punya bukti rekaman percakapan antara Kasubdit Tipidter Kompol Agus F. Pombos dan saudara Absalom serta Thomas dari Tipidter Polda Papua. Kalau hal seperti ini dibiarkan, bisa memicu konflik terbuka di tengah masyarakat Keerom,” ungkap sumber tersebut.

Ironisnya, ujar masyarakat, penindakan tegas justru diarahkan kepada tambang yang sedang dalam proses legalisasi, sementara tambang-tambang ilegal lain di sekitar wilayah Senggi dibiarkan bebas beroperasi.

Beberapa nama seperti Bustomi, Haji Tahir, Haji Thamrin, serta perusahaan PT Iriana Mutiara Idenburg, disebut aktif melakukan penambangan tanpa izin namun tak tersentuh hukum. Warga menduga adanya koordinasi ilegal berupa setoran bulanan kepada oknum aparat yang berwenang di wilayah tersebut.

Baca juga: Yo Ondofol Ramses Wally Soroti Pergeseran Pejabat PUPR Papua: “Jangan Korbankan Pejabat Berintegritas demi Kepentingan Tertentu”

“Kalau ini bukan tebang pilih, kenapa tambang ilegal lain dibiarkan? Jangan sampai ada konspirasi antara pelaku tambang ilegal dan oknum aparat di Keerom,” tegas warga adat dalam pernyataannya.