Tiga Pejabat Baru Ditunjuk, Wagub Papua Minta SKPD Perkuat Soliditas dan Fokus pada Program Prioritas

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, bersama para pejabat baru dan jajaran SKPD seusai penyerahan surat penunjukan Plt serta pagu anggaran 2026 di Jayapura. (Dok. Pemprov Papua)

Papua – Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, resmi menyerahkan surat penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepada tiga pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dalam kegiatan yang digelar di Jayapura pada Jumat (7/11/2025).

Tiga pejabat tersebut masing-masing adalah Yaconias Maintindom sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dr. Karsudi sebagai Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ESDM, PM, dan PTSP), serta Subhan sebagai Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua.

Dalam arahannya, Wagub Aryoko menegaskan pentingnya membangun kekompakan dan etos kerja yang sehat di internal organisasi, terutama pada masa transisi jabatan.

“Saya minta agar para pimpinan baru ini menjadi figur pemersatu di instansi masing-masing. Jangan biarkan ada sekat atau kelompok di dalam, karena itu bisa menghambat kinerja,” ujar Aryoko di hadapan jajaran pejabat Pemprov Papua.

Baca juga: Ketua YPMAK Tegaskan, Dukungan Orang Tua Jadi Pondasi Utama Keberhasilan Program Beasiswa YPMAK

Selain menyerahkan surat penunjukan Plt, Aryoko juga secara simbolis menyerahkan pagu anggaran tahun 2026 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan agar penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) 2026 dilakukan secara cermat, dengan mengutamakan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat Papua.

“Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang betul-betul produktif dan memberikan hasil nyata. Jangan hanya habiskan dana untuk hal-hal administratif,” tegasnya.

Wagub juga mengingatkan bahwa setiap SKPD wajib menyelesaikan kewajiban kegiatan yang masih tertunggak sebelum merencanakan program baru.

“Kita harus jaga siklus keuangan daerah dengan baik. Karena itu, tidak boleh ada penambahan utang baru di tahun berjalan. Fokus dulu pada penyelesaian tanggung jawab yang ada,” katanya menambahkan.

Langkah ini, menurut Aryoko, penting agar pengelolaan APBD Papua tetap sehat, transparan, dan berorientasi hasil.

Baca juga: Pemkab Mimika Dorong Kesadaran Hunian Layak Lewat Sosialisasi Kebijakan Perumahan

Melalui dua agenda penting ini—penyerahan surat Plt dan pagu anggaran—pemerintah provinsi berupaya memperkuat tata kelola birokrasi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

Aryoko menilai, efektivitas program pembangunan sangat bergantung pada sinergi antar-perangkat daerah serta kepemimpinan yang mampu menjaga arah organisasi tetap stabil.