Keuangan Daerah Jayapura Menurun, Bupati Yunus Wonda Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Suasana rapat paripurna lanjutan DPRK Jayapura di Sentani, Kamis (27/11/2025) (Ist)

PAPUA — Pemerintah Kabupaten Jayapura tengah menghadapi penurunan kondisi keuangan daerah, namun Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan DPRK Jayapura saat memberikan jawaban pemerintah terhadap laporan Badan Anggaran terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (27/11/2025).

Dalam forum tersebut, Wonda mengatakan bahwa penurunan pendapatan daerah memaksa pemerintah menyesuaikan langkah kerja, namun komitmen terhadap pelayanan dan bantuan sosial tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, kondisi fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Kita akan maksimalkan untuk pelayanan tetap berjalan dan bantuan-bantuan sosial tetap kita selesaikan. Mungkin tidak maksimal karena kondisi keuangan, tapi itu tidak boleh menjadi alasan mengurangi kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat,” ujar Wonda di hadapan peserta rapat paripurna.

Baca juga: Bupati Boven Digoel Temukan Rumah Guru di Kouh Terbengkalai: Pembangunan Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan

Bupati menegaskan bahwa program-program pemerintah akan dijalankan secara proporsional mengikuti kemampuan anggaran, tetapi fokus tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas warga. Pemerintah juga akan lebih selektif dalam menentukan kegiatan pembangunan demi menghindari pemborosan.

Menjawab catatan Banggar terkait infrastruktur jalan, Wonda menjelaskan bahwa sejumlah pembangunan akan dilakukan dengan skema multi-years untuk memastikan hasil yang nyata. Ia menilai pembangunan spot-spot kecil tidak lagi efektif, sehingga perlu penanganan jangka menengah agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.

Selain mengandalkan anggaran daerah, pemerintah juga menyambut baik pengambilalihan beberapa ruas jalan seperti Demta–Muaif dan Kemtuk–Puay oleh Balai PUPR. Wonda menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan siapa yang mengerjakan proyek tersebut selama hasilnya dirasakan masyarakat Kabupaten Jayapura.

Untuk sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi, seperti akses Lereh dan Demta, Bupati menuturkan bahwa pemerintah kabupaten akan segera mengirim surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua guna mengajukan skema pendanaan bersama agar pembangunan dapat dipercepat.

Baca juga: Mayat Wanita Tanpa Peti di Mobil Innova Gegerkan TPU Pasir Putih: Penggali Kubur Temukan Banyak Kejanggalan

Isu tunjangan tambahan penghasilan (TPP) ASN juga dijelaskan secara terbuka oleh Bupati. Menurutnya, TPP tahun 2025 tidak dibayarkan karena memang tidak pernah dianggarkan dalam APBD. Sementara untuk tahun 2026, pos anggaran TPP telah dimasukkan sehingga dapat direalisasikan sesuai aturan yang berlaku.

Wonda juga menekankan bahwa Dana Alokasi Umum hanya dapat digunakan untuk pembayaran gaji 5.600 ASN, sehingga TPP harus bergantung pada capaian Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Menanggapi pertanyaan DPR terkait dugaan penarikan dana Otsus dari RSUD Yowari, Bupati menjelaskan bahwa penanganannya akan mengikuti mekanisme sesuai regulasi. Ia juga memastikan kebijakan baru mulai tahun 2026, yakni layanan gratis bagi seluruh ibu hamil yang melahirkan di rumah sakit dengan pembiayaan bersumber dari Dana Otsus.

Sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kesehatan, Bupati menambahkan bahwa pemerintah akan mengontrak lima dokter spesialis kebidanan pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki layanan ibu dan anak mengingat saat ini RSUD Yowari hanya memiliki dua dokter spesialis yang aktif.