Lemasa Desak Pemerintah Mimika Konsisten Jalankan Kesepakatan: Penundaan Jadwal Diskusi Dinilai Ganggu Koordinasi Adat

Sem Bukaleng, tokoh Lemasa Timika, memberikan pernyataan resmi kepada sejumlah awak media di Mimika, Papua Tengah, pada Senin (2/12/2025). (papuanewsonline)
PAPUA — Lembaga Masyarakat Adat (Lemasa) Timika menyampaikan keberatan atas penundaan jadwal diskusi yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika. Perubahan agenda ini dinilai dapat berdampak pada efektivitas koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah daerah, terutama dalam konteks penyelerasan kebijakan di tingkat masyarakat.

Lemasa menyebut bahwa penundaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam mempertahankan hubungan yang berimbang, khususnya antara Lemasa dan Lemasko. Kedua lembaga adat tersebut selama ini berperan penting dalam menjaga harmoni sosial serta menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah Mimika.

Menurut penjelasan Lemasa, terdapat dugaan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan Lemasko dalam alokasi pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa peran Lemasa sebagai mitra strategis pemerintah daerah tidak mendapatkan perhatian yang proporsional.

Baca juga: Tragedi Mencekam di Iwaka: Istri Korban Ungkap Kronologi Lengkap Jelang Pembunuhan Tanpa Kepala di SP 9 Mimika

Sem Bukaleng, salah satu tokoh Lemasa Timika, mengemukakan bahwa jadwal diskusi yang sebelumnya ditetapkan pada 4 Desember diubah oleh pemerintah menjadi tanggal 8 atau 9 Desember. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan konsistensi pemerintah dalam membangun komunikasi yang baik dengan lembaga adat.

Dalam pernyataannya, Sem menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjaga komitmen terhadap kesepakatan waktu yang telah dibuat bersama. Ia berharap Lemasa dan Lemasko mendapatkan dukungan yang sama agar kedua lembaga dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Lemasa menekankan pentingnya mengembalikan jadwal diskusi sesuai rencana awal. Penundaan dinilai dapat menghambat berbagai agenda yang membutuhkan koordinasi intensif, termasuk program-program berbasis adat yang sedang berjalan di beberapa kampung.

Dalam pandangan Lemasa, ketepatan waktu bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga mencerminkan penghargaan pemerintah terhadap proses komunikasi dan dialog. Bagi mereka, keseriusan pemerintah dalam menghormati kesepakatan menjadi kunci untuk membangun hubungan yang konstruktif dan saling percaya.

Baca juga: PTBI 2025 Siap Digelar di Manokwari: Bank Indonesia Dorong Sinergi Regional untuk Penguatan Ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Hingga kini, Lemasa masih menantikan penjelasan resmi dari Pemkab Mimika terkait perubahan jadwal tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan klarifikasi terbuka sebagai bentuk tanggung jawab atas dinamika yang muncul di lapangan.

Di tengah situasi ini, Lemasa terus mendorong agar ruang dialog tetap diutamakan. Mereka menilai bahwa komunikasi yang terjaga dengan baik akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat.

Pada akhirnya, Lemasa menegaskan bahwa mereka ingin memastikan agenda diskusi berjalan sesuai rencana demi kepentingan bersama. Kepastian jadwal menjadi harapan utama agar koordinasi antara Lemasa, Lemasko, dan pemerintah daerah dapat berlangsung efektif dan berkesinambungan.